Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo mengeklaim pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan demi pembangunan yang merata di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Eko Sulistyo saat menjadi narasumber di acara, Sapa Indonesia, pada Jumat (23/8/2019).
"Untuk pemerataan pembangunan, karena selama ini juga masalah ketimpangan regional juga masih tinggi," kata Eko Sulistyo dikutip TribunJakarta.com dari tayangan langsung Kompas TV.
Ekonom senior, Profesor Emil Salim dengan emosional menanggapi pernyataan Eko Sulistyo itu.
Baca: Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon
Baca: Apa Kata Roy Suryo soal Larangan Kendaraan Tua di Ibu Kota?
Emil Salim membeberkan sebuah fakta hingga menyinggung soal Aceh dan Batam.
Mulanya Emil Salim menilai dana untuk pemindahan ibu kota senilai Rp 446 triliun sangatlah besar.
Ia menilai uang sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dengan sebaik mungkin, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumbe Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan.
"Rp 446 triliun adalah uang besar yang dipakai untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan," tegas Emil Salim.
Emil Salim lantas membongkar fakta alasan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota demi pemerataan pembangunan cuma omong kosong belaka.
Pasalnya pembangunan besar-besaran di Aceh dan Batam nyatanya tak memberikan efek yang berarti terhadap kemajuan dua daerah tersebut.
"Dan pembangunan Batam dan Aceh tidak membuktikan, bahwa memicu pemerataan ekonomi di Aceh atau di Batam," ucap Emil Salim
"Jadi yang keliru adalah seolah-olah pembangunan kota baru menjadi pemicu pembangunan yang menimbulkan pemerataan, salah!" tambahnya dengan emosional.
Di mata Emil Salim yang dapat memicu pemerataan pembangunan adalah dengan mengembangkan SDM.