Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo mengeklaim pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan demi pembangunan yang merata di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Eko Sulistyo saat menjadi narasumber di acara, Sapa Indonesia, pada Jumat (23/8/2019).
"Untuk pemerataan pembangunan, karena selama ini juga masalah ketimpangan regional juga masih tinggi," kata Eko Sulistyo dikutip TribunJakarta.com dari tayangan langsung Kompas TV.
Ekonom senior, Profesor Emil Salim dengan emosional menanggapi pernyataan Eko Sulistyo itu.
Baca: Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon
Baca: Apa Kata Roy Suryo soal Larangan Kendaraan Tua di Ibu Kota?
Emil Salim membeberkan sebuah fakta hingga menyinggung soal Aceh dan Batam.
Mulanya Emil Salim menilai dana untuk pemindahan ibu kota senilai Rp 446 triliun sangatlah besar.
Ia menilai uang sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dengan sebaik mungkin, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumbe Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan.
"Rp 446 triliun adalah uang besar yang dipakai untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan," tegas Emil Salim.
Emil Salim lantas membongkar fakta alasan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota demi pemerataan pembangunan cuma omong kosong belaka.
Pasalnya pembangunan besar-besaran di Aceh dan Batam nyatanya tak memberikan efek yang berarti terhadap kemajuan dua daerah tersebut.
"Dan pembangunan Batam dan Aceh tidak membuktikan, bahwa memicu pemerataan ekonomi di Aceh atau di Batam," ucap Emil Salim
"Jadi yang keliru adalah seolah-olah pembangunan kota baru menjadi pemicu pembangunan yang menimbulkan pemerataan, salah!" tambahnya dengan emosional.
Di mata Emil Salim yang dapat memicu pemerataan pembangunan adalah dengan mengembangkan SDM.
"Karena yang memicu pembangunan adalah sumber daya manusia, otak, dan akal," ujar Emil Salim.
Baca: Indef: Pemindahan Ibu Kota Tidak Berikan Dampak Perbaikan Ekonomi
Emil Salim menilai jika uang ratusan triliun tersebut digunakan untuk memindahkan ibu kota, maka anggaran untuk pendidikan masyarakat Indonesia akan berkurang.
"Kalau dilarikan untuk pembangunan ibu kota, maka dana untuk pendidikan berkurang," kata Emil Salim.
"Itu yang keberatan," tegasnya.
Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Kasihan Negara Ini Diombangambingkan dengan Persoalan Amatiran
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pendapatnya mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia yang dianggap wacana mentah dan belum berupa rencana matang.
Bahkan, Fadli Zon kasihan dengan masyarakat Indonesia yang diombangambingkan dengan persoalan amatiran atas ide pemindahan ibu kota.
Hal tersebut dikatakan Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang pada Selasa malam (20/8/2019).
Awalnya, Fadli Zon menuturkan rencana pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa dan telah dicanangkan sejak lama.
Bahkan Partai Gerindra disebut sudah mendukung dan mulai berdiskusi soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia.
"Pertama, pada prinsipnya memindahkan ibu kota itu adalah satu hal yang biasa. Gerindra termasuk yang menyetujui prinsip pemindahan ibu kota. Dari dulu bahkan. Dari sejak awal kita mendiskusikan itu," tutur Fadli Zon.
Fadli Zon menuturkan sikap setujunya atas rencana pemindahan ibu kota lantaran hal itu merupakan upaya untuk dekonsentrasi pembangunan agar tak terjadi ketimpangan antar daerah.
"Karena memindahkan ibu kota adalah bagian dari upaya untuk melakukan dekonsentrasi pembangunan," sambung Fadli Zon.
Kendati demikian, ia menyoroti seberapa pentingkah pemindahan ibu kota untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Mengingat, bagi Fadli Zon, kondisi Indonesia terutama di sisi keuangan serta aspek lainnya seolah tidak memungkinkan.
"Tetapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan prasyarat-prasyarat berikutnya, inilah yang sangat penting."
"Pertama adalah masalah urgensi, prioritas, kemampuan kita, infrastruktur, dari sisi finansial dan juga begitu banyak aspek-aspek lainnya, dan polanya seperti apa," papar Fadli Zon.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga mempertanyakan apakah rencana presiden untuk memindahkan ibu kota dalam waktu dekat kurang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Menurutnya, kebutuhan sehari-hari masyarakat pun masih menjadi permasalahan tersendiri sehingga rencana yang dicanangkan Jokowi dianggap masih belum bisa disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Fadli Zon lantas melihat narasi yang digembar-gemborkan Jokowi kepada publik tentang pemindahan ibu kota masih belum cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
"Jadi, saya melihat masih miskin narasi yang menyertai ide pemindahan ibu kota ini," ucap Fadli Zon.
Apa yang selama ini disosialisasikan pemerintah soal ide pemindahan ibu kota bagi Fadli Zon masih belum bisa menjawab hal-hal detail yang seharusnya diperhatikan sejak awal.
"Jadi, argumen apa yang dibangun? Kenapa ibu kota perlu dipindah, ada apa dengan Jakarta?"
"Dan pemerintah mempunyai proyeksi apa dengan pemindahan ibu kota? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya kira belum dijawab sama sekali," kata Fadli Zon.
Hingga saat ini, Fadli Zon berpendapat belum ada penjelasan serta diskusi yang mendalam tentang pemindahan ibu kota yang harusnya juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, ahli, hingga perwakilan lembaga tinggi negara.
"Karena belum ada yang namanya public hearing, belum ada diskusi-diskusi yang mendalam tentang hal ini," kata Fadli Zon.
Maka dari itu, Fadli Zon beranggapan semua yang disampaikan Jokowi terkait hal ini barulah wacana mentah dan belum pantas disebut sebagai rencana matang.
"Jadi saya melihat bahwa, sampai sejauh ini apa yang disampaikan oleh presiden itu baru wacana, bukan rencana," kata Fadli Zon.
"Dan saya kira wacananya masih mentah juga," imbuhnya.
Kemudian, Fadli Zon juga mempertanyakan mengapa pihak pemerintah tidak mengajukan dokumen atau mengadakan kajian bersama parlemen tentang gagasan besar tersebut.
Fadli Zon bahkan menyarankan agar pemerintah mencari lokasi yang relatif terjangkau untuk pemindahan ibu kota atau pusat administrasi pemerintahan seperti di Jonggol, Jawa Barat.
"Bisa juga sebenarnya di daerah lain kalau mau serius tetapi perlu kita hitung keadaannya.
Jagan sampai diskusi ini berhenti di tengah jalan, ada interupsi lain dan kita lupa serta tak pernah selesai," ucap Fadli Zon.
Politisi Gerindra itu mengaku, Jokowi telah mengungkapkan tiga kali pemindahan ibu kota dari 2016, 2017 hingga 2019.
"Jadi sudah tiga kali disampaikan tetapi tak ada planning terencana. Saya rasa orang yang disekitar Presiden Jokowi harus memikirkan. Jangan sampai Jokowi mikir sendiri, dapat wangsit dari mana?" tanya Fadli Zon.
Fadli Zon menyatakan, kemunculan gagasan pemindahan ibu kota justru membuat kasihan masyarakat Indonesia.
"Kasihan negara ini diombangambingkan oleh persoalan yang tak matang dan amatiran juga," jelas Fadli Zon.
Penulis: Rr Dewi Kartika H