Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019) di Istana Negara.
Dalam konferensi pers Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Lokasi ini, sebut Presiden, dipilih karena karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana.
Baca: 5 Alasan Mendasar dari Jokowi Tentang Pemindahan Ibu Kota Baru Ini, Terungkap Kenapa Harus Kaltim?
Baca: Prabowo Ternyata Setuju Ibu Kota RI Dipindah tapi Beri Sejumlah Catatan Penting
Baca: TERPOPULER: Viral Video Barbie Kumalasari Nyanyi Ditinggal Penonton, Ayu Ting Ting jadi Penyelamat
Baca: 9 Drama Korea yang Bikin Baper dari Benci Jadi Cinta, Dibintangi Song Hye Kyo hingga Lee Min Ho
"Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Kemudian, Kalimantan Timur juga dinilai strategis. Lokasinya sendiri berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Lalu, Kalimantan Tinur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.
Adapun alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektare.
Luas ibu kota baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektare.
Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektare dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana.
Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi. Adapun 1 kilometer persegi lahan setara dengan 100 hektare.
Baca: Politisi PKS Sebut Prosedur Jokowi Umumkan Pemindahan Ibu Kota Negara Keliru
Baca: Peringatan Dini BMKG Hari Ini, Selasa 27 Agustus: Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin di Wilayah Ini
Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar. Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta.
Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.
Arsip pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019 menyebutkan, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario
Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.
Lalu skenario kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.
Kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luas Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Hampir 3 Kali DKI Jakarta"
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tepatnya ke kabupaten Kutai Kertanegara serta Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurut Amali keputusan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi berani mengeksekusi pemindahan ibu kota dan bukan hanya menjadi wacana saja.
"Itu berarti bahwa pemindahan ibu kota ini serius. Saya mengapresiasi, bahwa presiden berani menyampaikan gagasan dan berani mengeksekusi," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/8/2019).
Menurut Amali untuk merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca: Setuju Pemindahan Ibu Kota, Prabowo Beri 4 Catatan Penting
Baca: Soal Rektor Asing Pertama, Guru Besar UI: Universitas Siber Asia Bukan Universitas Murni Indonesia
Baca: Live Score Hasil Babak Pertama Inter Milan vs Lecce Liga Italia, Tuan Rumah Unggul 2-0
Baca: KPK Dalami Proses Pencalonan Iwa Karniwa Dalam Ajang Pilkada Jawa Barat
Pemerintah telah beritikad baik berkomunikasi dengan DPR melalui surat pemberitahuan kajian pemindahan ibu kota yang disampaikan sebelum pengumuman lokasi ibu kota baru.
"Kata orang pemerintah jalan sendiri, DPR dicuekin ternyata tidak seperti itu. Hari ini surat masuk dan akan disampaikan di rapat paripurna besok," katanya.
Amali yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jatim mengatakan bahwa pihaknyakini menunggu naskah akademik dari pemerintah soal pemindahan ibukota.
Termasuk usulan rancangan undang-undang ibu kota yang baru nanti.
"Nah saya berpandangan bahwa kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk membuat perancanaan dengan sebaik baiknya dan membuktikan kepada masyarakat pada DPR khususnya bahwa keseriusan ini didukung oleh kajian yang mendalam, komperhensif, dan memang tujuannya adalah segera mencari jalan keluar bagi apa yang kita alami di Jakarta,"pungkasnya.
Presiden Jokowi mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di pulau Kalimantan. Ia menyebut, ibu kota ke depan akan berada di Kalimantan
Pengumuman disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
"Hasil kajian menyimpulkan ibu kota baru ada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara," ucap Jokowi.
Ia menerangkan alasan pemindahan ibu kota ke wilayah itu telah berdasarkan hasil kajian, yakni resiko ancaman bencana minimal mengancam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapa, tanah longsor.
Kedua, lokasi berada di tengah-tengah sehingga strategis.
"Serta lokasinya terletak berdekatan dengan perkotaan yang berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan dengan infrastruktur yang lengkap," jelas Jokowi.
Terakhir, kata Jokowi, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas.
"Lahan yang dikuasai oleh pemerintah adalah kurang lebih 180ribu hektar," kata Jokowi.
Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru melingkupi pusat pemerintahan.
Sementara, pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di DKI Jakarta.