Baca tanpa iklan
Laporan Kontributor Tribunnews.com dari Papua, Banjir Ambarita
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta rombongan mengunjungi Papua, Selasa (27/8/2019).
Di Jayapura, Panglima dan Kapolri bertemu dengan berbagai tokoh Papua di Swisbel Hotel.
Tokoh agama yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama provinsi Papua Pendeta Livius Biniluk mengatakan, di dalam kehidupan ini semua kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia.
Sehingga seharusnya tidak boleh saling menghina satu sama lain.
“Pertama sebagai warga umat beragama tidak boleh ada rasisme. Tuhan menciptakan manusia ya manusia, binatang ya binatang. Itu berbeda. Dan semua harus tahu itu siapapun dia,” ujar Pendeta Livius.
Baca: Rusmini, Ibu yang Kepalanya Diinjak oleh Anak Kandung Terlihat Meneteskan Air Mata Sebelum Meninggal
Menurutnya, tindakan rasisme yang dialami warga Papua sudah lama dan beberapa waktu lalu menjadi puncaknya.
“Tidak ada alasan mereka bicara begitu karena kebetulan. Sebenarnya rasisme itu sudah lama, itu kemarin hanya muncul begitu saja, saya tahu itu. Itu salah dan mestinya tidak boleh ada rasisme. Harus sadar menghargai ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh lagi,” ujar Biniluk.
Lanjut Tokoh Gereja GIDI itu, pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap pelaku rasisme.
Karena itu hanya akan menciptakan persoalan-persoalan baru lagi.
“Tangkap itu orang yang keluarkan kata rasisme, mau anggota kah tangkap, proses masuk penjara itu saja selesai, tidak akan ada lagi masalah,” tegasnya.
Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua tetap tenang tidak mudah terprovokasi. Karena semua aspirasi sudah disampaikan kepada Pemprov, DPRP, MRP.
“Mereka sedang ada di Jakarta saat ini dan sedang menuju Surabaya dan lain lainnya. Biarkan mereka selesaikan, dan masyarakat di Papua tetap berkebun berjualan, beribadah semua itu,”kata Biniluk.
Kepada warga non Papua, Biniluk juga menghimbau untuk tetap tenang dan tetap beraktivitas seperti biasa, karena Papua pada unumnya aman.
“Terus yang mau demo ya demo yang terhormat bermartabat. Jangan ada anarkis merusak rumah merusak manusia lain, itu tidak boleh dan firman Tuhan katakan demikian juga deklarasi PBB begitu. Boleh sampaikan kemauan apapun tapi harus bermartabat itu saja tidak ada lain,” tandas Biniluk.
Sementara itu Kapolri mengatakan, sudah mendapat masukan dari berbagai tokoh Papua dalam tatap muka yang berlangsung tertutup tersebut.
“Hasil pertemuan sangat postif ada Perwakilan dari Pemuda, tokoh Islam pendeta Mofu dari GKI, pendeta Dorman Wandikbobdari GIDI, semua menyampaikan saran2 dan kritik. Supaya tidak terjadi diskriminasi. Kiami sudah jelaskan bahwa undang-undang melarang adanya rasisme, sehingga pelaku akan ditindak,” kata Kapolri.
Namun, lanjutnya, ia meminta warga Papua yang study diluar Papua agar selalu beradaptasi dengan lingkungannya tinggal.
“Kita juga menghendaki anak-anak kita yang sekolah diluar Papua bersikap adaptif dengan tradisi, budaya, saling menghormati,” ujar Kapolri.
Para tokoh Papua juga menyinggung terkait adanya penambahan pasukan.
“Penambahan itu karena situasi, ada tindakan anarkis di Manokwari dan Sorong sehingga perlu memback up personil yang sudah ada.
Nanti begitu kami nilai sudah aman ya kami tarik kembali.
Di Jayapura juga ada demo tapi aman dan damai sehingga tidak ada penambahan pasukan,” kata Kapolri.
Terkait akses internet di blokir hingga saat ini, guna mencegah hoax menyebar luas.
”Hoax yang menyebar sangat luar biasa ada gambar anak asli Papua dikatakan meninggal karena dibunuh padahal itu tidak ada, ini berkembang. Kami berusaha mengcounter, menetralisir mengklarifikasi tapi mungkin ada yang baca ada yang tidak, masyarakat sudah terbakar duluan. Maka langkah kita diantaranya adalah slow down dulu sebagian, terutama gambar,” ujar Kapolri.
Langkah pelambatan internet yang dilakukan demi keamanan nasioanal.
“Nah, kenapa ini ambil, karena Keamanan nasional termasuk keamanan wilayah ini menjadi prioritas dulu, tentu akan mengorbankan kebebasan (Freedom) sedikit. Dan langkah itu tidak di larang, karena dalam UU hal itu diatur. Jadi, kekebasan menyampaikan pendapat berarti absolut sebebas bebasnya, ada batasan jangan sampai mengancam national security,” ucapnya.
Masalah keamanan nasionala tentunya berasal dari Itu pendapat dari aparat keamanan.
“Kita melihat rusuh di Manokwari, rusuh di Sorong bakar sana, bakar sini, kalau tidak ada bakar sana bakar sini ya fine fine saja. Ini bakar sana bakar sini membahayakan, sehingga perlu ada upaya meredam hoax jangan berkembang. Provokasi provokasi jangan berkembang. Kita taulah pihak yang main mengembangkan hoax itu ya, teman- teman wartawan taulah siapa yang main,” jelas Kapolri.
Terkait wacana dialog, kata Kapolri, selama dalam kerangka NKRI hal itu baik.
“Misalnya seperti penataan sumber daya alam, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Papua, punya ide ide gagasan baru, terobosan-terobosan baru, kenapa tidak, saya melihat bahwa presiden sangat respek untuk membangun Papua. Tapi kalau demonya keluar dari NKRI, saya kira entar dulu. Kemarin-kemarin bisa dialog dengan GAM karena sebelum-sebelumnya ada loby loby sehingga formalnya sudah jadi,” pungkas Kapolri.