Baca tanpa iklan
Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.
"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing," kata Amien.
Ia pun meminta Presiden Jokowi membatalkan keputusan itu, meski pemerintah tengah melakukan kajian dari segala aspek tentang ibu kota negara baru.
"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.
Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.
Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.
Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.