Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menilai PB Djarum melanggar undang-undang dalam penyematan merek Djarum dalam audisi umum beasiswa bulutangkis yang mereka selenggarakan. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menilai dunia olahraga Indonesia membutuhkan sponsor dari pihak swasta.
"Yang jelas, pada dasarnya, barang siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak dalam bentuk apapun tetap melanggara undang-undang, maka harus diproses," ujar Yohana di Jakarta, Senin (9/9/2019) kemarin.
Baca: Alasan PB Djarum Hentikan Audisi, karena Enggan Langgar Undang-undang?
Pihak Djarum mengumumkan akan meniadakan audisi umum PB Djarum pada 2020. Djarum sempat memiliki rencana untuk tidak menyamtumkan logo perusahaan mereka pada audisi. Mengenai hal tersebut, Yohana Yembise menyatakan rencana itu tetap tidak dapat diterima.
"Tapi itu sudah melanggar, tetap melanggar undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Jangan sampai memperalat anak-anak untuk itu," kata Yohana.
Baca: PB Djarum Hentikan Audisi, Mohammad Ahsan Ingin Pihak yang Melarang Memberikan Solusi
Yohana mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai cara agar anak-anak Indonesia tetap bisa mendapatkan haknya. "Nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Kementerian Pendidikan cara anak-anak mendapatkan hak mereka, termasuk dengan Kemenpora," ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memiliki pandangan yang berbeda soal penyelenggaraan audisi umum Djarum. Menurutnya tidak ada unsur eksploitasi kepada anak pada audisi tersebut.
Baca: Kukuh Audisi Berhenti Tahun Depan, PB Djarum Tak Ingin Langgar Undang-undang & Ikuti Tuntutan KPAI
"Audisi badminton Djarum mestinya jalan terus karena tidak ada unsur eksploitasi anak. Bahkan audisi Djarum sudah melahirkan juara-juara dunia. Lagi pula olahraga itu membutuhkan dukungan sponsor. Ayo lanjutkan audisi badminton," ujar Imam Nahrawi dalam unggahan di Instagram, Minggu (8/9/2019) lalu.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik sikap Imam Nahrawi. Menurut Tulus audisi bulutangis adalah hal yang positif, namun tidak pantas melibatkan industrik rokok.
"YLKI mengkritik keras sikap Menpora yang justru mendukung audisi tersebut dengan sponsor PB Djarum. Audisi untuk mencari bibit unggul di bidang bulutangkis adalah hal yang sangat positif dan patut didukung, namun melibatkan industrik rokok, apalagi anak-anak sebagai objeknya, tidak pantas dan melanggar regulasi," ujar Tulus dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).
Tulus mengatakan YLKI mendukung langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak Indonesia (LAI) yang menilai PB Djarum memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.
Tulus menegaskan KPAI dan LAI tidak minta audisi tersebut dihentikan, namun tidak melibatkan logo merek rokok.
Menurut Tulus penggunaan logo Djarum melanggar regulasi yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Dalam pasal 36 ayat 1 tertera pernyataan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan dan/atau perorangan tidak boleh menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau, termauk brand image produk tembakau.
"Apapun alasannya, logo tersebut adalah brand image produk tersebut adalah rokok walau berkedok foundation," kata Tulus.
Baca: Penyebar Kabar Hoaks BJ Habibie Meninggal Minta Maaf, Ngaku Sangat Mengidolakan Suami Ainun