Kontrak Politik dari DPR Jalankan RUU KPK Hasil Revisi untuk Capim KPK Terpilih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menandatangani dokumen kontrak politik.

“Karena pimpinan KPK (yang akan terpilih) dilantik setelah undang-undang direvisi,” Fahri Hamzah memastikan, Rabu (11/9/2019).

Fahri mempertegas, salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-undang KPK hasil revisi.

Fahri menjelaskan kontrak politik merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU. Sebagai lembaga superbodi, lanjutnya KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi.

Mulai penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan.

Baca: Romahurmuziy Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Setelah Hari Ulang Tahun ke-45

Baca: Pernyataan Terbaru Jokowi Sikapi Revisi UU KPK yang Digulirkan DPR

“Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang,” tegasnya.

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan pertanyaan yang diajukan kepada para Capim nanti di serahkan kepada masing masing anggota Komisi III yang berasal dari beragam fraksi.

Pertanyaan yang diajukan berdasarkan 14 tema atau topik yang menjadi bahan pembuatan makalah pada Senin kemarin, penelusuran rekam jejak para Capim KPK oleh Komisi III, serta masukan dari masyarakat.

"Seluruh masukan pro dan kontra akan diklarifikasi dan ditanyakan kepada yang bersangkutan (Capim). Sesuai jadwal yang telah dipilih oleh mereka masing-masing," katanya.

Baca: Fahri Hamzah Interupsi Zainal Arifin hingga Rebut Mikrofon Arteria Dahlan, Karni Ilyas Beri Teguran

Materi uji kelayakan dan kepatutan saat ini agak ganjil. 14 tema atau topik makalah yang akan menjadi bahan tes wawancara berkaitan dengan revisi UU KPK.

Aziz membantah bahwa poin revisi dimasukan ke dalam tema uji kelayakan dan kepatutan untuk melihat sikap para Capim terhadap revisi UU KPK.

"Revisi itu tidak dikomisi 3, tapi di Baleg, jadi silahkan permasalahan revisi seperti apa dan mau bagaiman itu dibaleg. Dan komisi tiga hanya memilih Capim KPK," kata Aziz.

Baca: Jadi Guru Besar PTIK, Yasonna : Seperti Pulang Kampung

Aziz tidak menjawab tegas saat ditanya apakah pandangan para Capim terhadap revisi UU KPK akan berpengaruh terhadap penilaian seleksi.

Dalam artian mereka yang mendukung revisi UU KPK berpotensi terpilih, sementara sebaliknya yang tidak mendukung revisi, tidak akan dipilih.