Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Riau pada Senin (16/9/2019) malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur pemerintah daerah (Pemda) Riau yang tidak mengaktifkan secara baik perangkat-perangkatnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai pembina kepala daerah mengaku merasa ikut disentil oleh Jokowi setelah Presiden menyatakan tegurannya tersebut.
Baca: Fakta Kabut Asap di Sumatera, Jokowi Lakukan Salat Minta Hujan hingga Jadwal Penerbangan Terganggu
“Sebagaimana sentilan Pak Presiden itu berarti beliau sama saja menyentil saya. Walaupun kami tak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi tapi kami sudah selalu mengingatkan pemda untuk menjaga warganya dari berbagai ancaman bencana termasuk bencana asap ini,” ungkap Tjahjo Kumolo ditemui di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/9/2019).
Tjahjo Kumolo sendiri secara khusus menyoroti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang tak bekerja maksimal dalam mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita kan punya perangkat sampai bawah, termasuk Forkompimda provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan harusnya sudah berkoordinasi sejak awal, kalau ada titik api harusnya langsung dipadamkan dengan koordinasi yang cepat,” imbuh Tjahjo Kumolo.
Meskipun mengaku tak bisa memberikan sanksi kepada perangkat daerah yang lalai dalam mengantisipasi bencana asap, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sebagai pembina kepala daerah sudah melakukan langkah antisipasi sebelum memasuki kondisi yang sekarang.
Yang pertama menurutnya adalah mengeluarkan radiogram agar kepala daerah yang wilayahnya terdampak karhutla untuk segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB untuk segera melakukan langkah antisipasi.
Kemudian menganggarkan biaya antisipasi bencana dalam APBD.
“Menganggarkan semampunya dalam APBD, jika kurang bisa didapatkan dari Provinsi, lalu kalau memang darurat baru BNPB, supaya bisa langsung dikerjakan sendiri, tak perlu menunggu bantuan pusat,” tutur Tjahjo Kumolo.
Lalu Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan radiogram kedua agar minimal ada satu dari pasangan kepala daerah yang tetap tinggal di wilayahnya saat terjadi bencana.
Baca: Tersangka Karhutla Bertambah Jadi 218 Individu dan 5 Korporasi
Hal itu menanggapi juga kejadian saat Gubernur Riau Syamsuar tak ada di wilayahnya dan memilih dinas luar negeri ke Thailand ketika masyarakatnya mulai merasakan asap hasil dari Karhutla.
“Kepala daerah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya. Minimal bertindak sebagai ketua satgas penanganan karhutla,” pungkas Tjahjo Kumolo.
Jokowi marah
Dalam rangka rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Presiden Jokowi datang langsung ke Pekanbaru, provinsi Riau, Senin (16/9/2019).
Presiden Jokowi mendarat di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin sekitar pukul 18.30 WIB dan Senin malam ini menginap di Hotel Novotel, Pekanbaru.
Jokowi tampak mengenakan setelah baju batik warna hitam dipadu dengan celana hitam.
Baca: Presiden Jokowi Pakai Mobil Rental Saat Kunjungi Lokasi Kebakaran Hutan di Riau
Kedatangan Jokowi disambut oleh Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB dan Gubenur Riau.
Setiba di Lanud Roesmin Nurjadin, rombongan RI 1 langsung menuju ke Hotel Novotel.
Tiba di Pekanbaru, Presiden Jokowi langsung menggelar rapat dengan Panglima TNI, Kapolri. Gubernur Riau dan sejumlah menteri terkait di lantai 5 Hotel Novotel Pekanbaru.
Presiden RI Jokowi tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atas kondisi Karhutla yang terus meluas.
"Saya minta laporan singkat-singkat saja. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, karena kalau menjelang masuk musim kemarau, semuanya harus sudah siap. Tapi ini kita lalai lagi sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi.
Sebab, jika sudah terjadi kebakaran lahan, apalagi jika kebakaran yang terjadi di lahan gambut, akan sulit dipadamkan.
"Saya ingin mengingatkan rapat bulan Juli kemarin di istana, bahwa pencegahan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu mutlak harus dilakukan. Kalau sudah terjadi kebakaran, apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun, itu sangat sulit menyelesaikannya," ujar Jokowi.
Presiden juga sempat menyinggung soal belum bekerjanya sistem di pemerintah daerah, kepolisian dan TNI di daerah sehingga semuanya belum melakukan tugas dengan baik terkait upaya pencegahan Karhutla di Riau.
"Kita tahu gubenur punya perangkat sampai ke bawah, mulai bupati, walikota sampai camat dan kepala desa.
Kemudian Pangdam juga begitu, punya perangkat Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa.
Kapolda juga punya perangkat, mulai dari Kapolres, kapolsek sampai babinkantibmas.
Semuanya ada, belum lagi yang di BNPB, kehutanan, kita punya semua. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," katanya.
Jokowi menegaskan, jika perangkat pemerintah daerah, TNI dan Polri di tingkat daerah ini diaktifkan secara baik, maka ia yakin kebakaran lahan dan hutan tidak akan terjadi.
Baca: Hari Kedua Tinjau Karhutla, Jokowi Ikut Salat Istisqa Minta Turun Hujan di Riau
"Kalau perangkat itu diaktifkan, saya yakin, kalau ada satu titik api langsung ketahuan sebelum sampai ratusan titik, dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini.
Karena yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut, dan hutan gambut, kalau sudah terbakar, sulit dipadamkan," sebutnya.