News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Relawan dan Pendukung Jokowi Konsolidasi Cegah Demonstrasi Ditunggangi Penumpang Gelap

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Relawan dan pendukung Jokowi gelar konsolidasi di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah relawan dan pendukung Joko Widodo menggelar konsolidasi di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Sekitar 16 tokoh relawan dan pendukung diikuti puluhan orang lainnya menghadiri konsolidasi tersebut.

Acara tersebut dihadiri juga tokoh Golkar, Rizal Mallarangeng dan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto.

Dalam konsolidasi tersebut relawan dan pendukung Jokowi mengapresiasi aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah serta DPR terkait sejumlah rancangan undang-undang.

Namun, mereka mengimbau mahasiswa dan pelajar untuk fokus pada substansi supaya tidak ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

Baca: Aksi Teatrikal Tabur Bunga Digelar di depan Gedung KPK

Mereka menduga gerakan mahasiswa dan pelajar dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melaksanakan agenda menggagalkan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa dan pelajar sebagai bentuk pemikiran kritis dan konstruktif di lembaga pendidikan. Kami juga berduka atas jatuhnya korban luka dalam aksi demonstrasi,” kata tokoh relawan dari Projo, Budi Arie Setiadi.

“Tapi kami mengimbau adanya penumpang gelap yang bisa menjatuhkan citra gerakan mahasiswa tersebut. Perkembangan sosial dan politik memunculkan kekhawatiran gerakan murni mahasiswa itu digeser untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang,” tambahnya.

Lebih lanjut konsolidasi relawan dan pendukung Jokowi meminta masyarakat termasuk mahasiswa untuk mengapresiasi niat pemerintah dan DPR untuk memperbaiki sejumlah undang-undang.

Baca: Kabar Populer Arema FC: Ada Suporter Babak Belur, Posisi Singo Edan Melompat Empat Level di Klasemen

Mereka berharap mahasiswa bisa menyalurkan apresiasi melalui jalur yang konstruktif karena Presiden Jokowi sudah meminta sejumlah RUU untuk dibahas kembali bersama anggota DPR RI periode berikutnya.

“Jangan sampai gerakan kemurnian mahasiswa dimanfaatkan kepentingan segelintir orang. Kami melawan setiap upaya menunggangi gerakan mahasiswa,” katanya.

“Presiden Jokowi sudah meminta pembahasan ulang atas substansi RUU yang dianggap kontroversial dan membuka dialog dengan publik baik secara informal maupun formal. Mari kita dukung pemerintahan sesuai mandat rakyat agar berpihak pada masyarakat luas,” tambahnya.

Jangan sudutkan mahasiswa

utri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, meminta pemerintah tidak asal menuduh aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu.

Terlebih, kata Yenny Wahid, tudingan tersebut dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

"Karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," ujar Yenny Wahid kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Yenny Wahid mengingatkan seharusnya pemerintah lebih banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," kata Yenny.

Baca: Lewat Karya Seni, Mahasiswa Asal Padang ini Tolak RKUHP

Menurut dia, mahasiswa yang berdemonstrasi murni menyuarakan aspirasinya tanpa ada motif politik tertentu.

Terlebih elite politik baik pemerintah dan DPR tidak pernah melibatkan mahasiswa maupun masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Ia juga menilai, puncak ketidakpuasan mahasiswa terjadi saat DPR memilih Pimpinan KPK yang dinilai cacat etik serta merevisi Undang-undang KPK yang dinilai justru melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut.

Karena itu, Yenny meminta pemerintah bersikap bijak menanggapi demontrasi mahasiswa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi serta pengesahan RUU KUHP serta Pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

Baca: Berita Populer Sepakbola Nasional: Perdarahan Winger Persib Hingga Kabar Timnas Indonesia

Peryataan itu dikatakan Yenny bersama sejumlah tokoh lainnya yakni Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, dan Abdillah Toha.

Berikut point-point peryataan sikap sejumlah tokoh:

1. DPR dan Pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan diberbagai wilayah di Tanah Air.

2. Mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini