Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyelipkan satu pesan penting kepada Presiden Indonesia terpilih 2019-2024, Joko Widodo, menjelang berakhir masa jabatan Fahri Hamzah sebagai wakil rakhyat di DPR RI,
Fahri Hamzah meminta agar Jokowi tidak memilih kabinet yang berisi pembebek dan orang-orang yang berkinerja asal bapak senang alias ABS.
“Saya berani katakan Pak Jokowi jangan pilih kabinet yang isinya pembebek dan asal bapak senang. Kalau itu dilakukan Pak Jokowi bisa jatuh di tengah jalan,” ungkap Fahri saat sesi wawancara dengan Tribunnews.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Mantan politikus PKS ini menagih janji Jokowi akan memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang dengan tanpa beban.
Baca: Mahasiswa Tolak Undangan ke Istana, Kabulkan Saja Tuntutan Kami. . .
“Kalau Pak Jokowi sebagai negarawan ingin memperbaiki bangsa dan sesuai dengan apa yang dikatakan tanpa beban, tak ingin memilih penjilat-penjilat dan memilih menteri tanpa afiliasi politik maka akan selamat dia. Orang politik banyak yang bisa bekerja tapi jangan pilih penjilat,” tegas Fahri.
“Kalau dia salah, mohon maaf, kita masih begini karena belum ada krisis, kalau sudah ada krisis meledak semua nanti,” ujarnya.
Terlalu Cepat Jadi Anarkis
Dalam wawancara dengan Tribunnews di kantornya, Fahri Hamzah juga menyinggung tentang aksi demonstrasi mahasiswa menolak sejumlah revisi undang-undang seperti UU KPK dan UU KUHP.
Fahri menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa waktu terakhir terlalu cepat berubah menjadi kerusuhan.
Ia menilai mahasiswa seharusnya menghindari provokasi untuk mengedepankan dialog untuk menyampaikan aspirasinya.
“Saya mendukung aksi mahasiswa karena yang masalah yang menyumbat bangsa ini, dan kalau benar-benar murni gerakan mahasiswa ini akan hilang pada waktunya. Tapi saya kaget dan heran aksi kemarin ini terlalu cepat menjadi api,” ungkap Fahri Hamzah saat diwawancara di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Mantan politikus PKS ini menilai tema penolakan sejumlah revisi undang-undang seperti RUU KPK dan RUU KUHP tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk dibawa sebagai penggerak mahasiswa.