Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, kapasitas ibu kota baru bisa hingga 3 juta penduduk, di antaranya 200 ribu pegawai negeri sipil (PNS).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah ibu kota baru bisa diperluas hingga 180 ribu hektare dari tahap awal 40 ribu hektare yang menampung 1,5 juta jiwa.
"Perluasan 180 ribu hektare bisa dua kali lipat jadi 3 juta penduduk. PNS yang pindah perkiraannya hampir 200 ribu," ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Bambang menyampaikan, perluasan bisa dilakukan, namun tetap harus terkendali agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan.
"Kota ini tidak boleh dibiarkan begitu saja untuk berkembang tidak terkendali. Jadi, tetap kota inklusif, tapi perkembangannya ada kendali supaya tidak melebar kemana-mana," katanya.
Baca: Batalkan Pergi ke Denmark, Ini Alasan Anies
Disisi lain, ia menambahkan, urbanisasi di ibu kota baru itu terjadi dari daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota dengan kepadatan tertentu.
Di ibu kota baru itu nanti semua jenis infrastruktur dinilainya harus menjadi referensi kota lain, di antaranya air dan jaringan gas.
"Harus yang terbaik, airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah tangga, saluran pembuangan juga ada di tiap rumah. Kemudian, saluran tersebut lansgung ke pengelolaan limbah dan transportasi umumnya berbasis rel," tutur Bambang.