News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Beri Kesempatan Presiden Tampung Saran, Jangan Paksa Terbitkan Perppu KPK

Editor: Willem Jonata
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Viktor S Sirait menginisiasi penyelenggaraan tasyakuran atas keberhasilan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih suara tertinggi dalam versi hitung cepat atau quick count pada kontestasi Pilpres 2019, di Markas Besar Bara JP, Jalan Cawang Baru Nomor 3, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (21/4/2019). TRIBUNNEWS.COM/IST

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta semua pihak agar tidak memaksa Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu terkait RUU KPK yang sudah disahkan DPR.

“Presiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu. Pak Jokowi adalah pendengar yang baik, melihat kepentingan yang lebih besar,” ujar Ketua Umum Bara JP, Viktor S. Sirait, Selasa(8/10/2019).

Baca: Alasan Politikus Nasdem Menilai RUU PKS Harus Segera Diundangkan

Baca: 4 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Ada Kemungkinan Politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng Dijemput Paksa

Baca: Ketua Umum PBNU: Insya Allah Nanti Ada Menteri Urusan Pesantren

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang Presiden Jokowi mengingkari nawacita apabila tidak mengeluarkan Perppu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan, publik masih mengingat dan terus menagih janji presiden soal mawacita yang diinisiasi pada 2014.

Salah satu poin nawacita menyebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Menurut Viktor, apapun keputusan yang dikeluarkan soal Perppu ini, ia yakin hal paling utama yang dilakukan Presiden Jokowi adalah menguatkan KPK.

"Komitmen pak Jokowi untuk menguatkan KPK dan terus berupaya memberantas korupsi tak perlu diragukan. Itu komitmen paling utama yang harus kita lihat apapun keputusan yang akan dikeluarkan Presiden nantinya," ujarnya.

Ia menambahkan tak boleh ada pihak yang memonopoli kebenaran.

Jokowi tidak akan pernah mengingkari nawacita. Ia meminta agar Presiden diberi kesempatan mengambil keputusan terbaik karena Presiden harus mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

“Presiden dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh ICW atau segelintir orang. Sehingga bukan hanya ICW yang perlu dan harus didengar, semua pihak yang memberikan pendapat harus didengar oleh Presiden. Kita yakin Presiden akan mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini