TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA.COM - Ustaz Abdul Somad akhirnya buka suara terkait kuliah umumnya yang dibatalkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Kuliah umum Ustaz Abdul Somad yang berlokasi di Masjid Kampus UGM pada Sabtu (12/10/2019) itu dibatalkan karena dianggap tak selaras dengan jati diri kampus biru tersebut.
"Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan kegiatan akademik dan kegiatan nonakademik dengan jati diri UGM," papar Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani.
Sebelumnya, beredar undangan kuliah umum bertajuk Integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
Kuliah umum tersebut bertema 'Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek): Pondasi Kemajuan Indonesia' dan rencananya akan dimulai Sabtu pukul 12.45 WIB hingga selesai.
Di kuliah umum direncanakan diisi dua pembicara, ada Prof Heddy Shri Ahimsa Putra dan Ustaz Abdul Somad.
Kendati demikian, kuliah umum tersebut batal dilaksanakan.
Lantas apa tanggapan Ustaz Abdul Somad?
Dilansir TribunJakarta.com dari program Fakta Tv One pada Selasa (15/10/2019), Ustaz Abdul Somad pun memberikan tanggapan.
"Saya menyampaikan tausiyah bukan seperti artis yang kejar target, jadi saya diundang maka datang. Jadi kalau misalnya dibatalkan maka saya ke tempat lain, yang selalu saya bilang 'nanti ya kalau ini batal'," jelas Ustaz Abdul Somad.
Baca: Cerita Pilu Caswati, Korban Perampokan di Rumahnya Sendiri: Uang Modal Nikah Anak Digasak
Lebih lanjut, Ustaz Abdul Somad mengaku sebuah tempat untuk tausiyah itu tak terlalu penting di zaman era digital seperti saat ini.
Baca: Prediksi ICW Tentang Periode II Pemerintahan Jokowi: Hukum Akan Jadi Anak Tiri
"Ketika saya tausyiah di UII Yogyakarta, toh teman-teman UGM juga nantinya akan nonton dan mungkin ingin silaturahmi," beber Ustaz Abdul Somad.
Baca: Nahas, Jiat Meninggal Tertabrak Kendaraan Lain Saat Mengganti Ban Truk di Mantingan Ngawi
Bukan sekali saja Ustaz Abdul Somad kerap mengalami pembatalan agendanya, namun saat ini ia tampak santai menghadapinya.
Tahun lalu, kegiatan ceramahnya di Jepara dan Semarang juga mendapat penolakan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas).