Baca tanpa iklan
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menanggapi keputusan Prabowo Subianto yang menerima tawaran Presiden Jokowi menjadi menteri.
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menerima undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara pada Senin (21/10/2019).
Prabowo Subianto mengaku kedatangannya ke Istana Negara karena diminta Presiden Jokowi, untuk masuk ke Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Meski tidak menyebut secara spesifik posisi menteri mana yang akan ia emban, Prabowo Subianto menyebut akan membantu di bidang pertahanan.
Baca: Videonya Beredar Sejak 2016, Santri yang Sebut Prabowo Menteri Jokowi Kini Diperbincangkan
Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Isu Prabowo Subianto Jadi Menteri Pertahanan
"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019), dikutip dari Kompas.com.
Prabowo mengaku akan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo.
Selain Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo juga dipastikan akan menjadi menteri Jokowi.
Namun terkait posisi menteri apa yang akan dijabat Edhy Prabowo, Prabowo Subianto menyatakan hal itu akan disampaikan langsung oleh Jokowi pada Rabu (23/10/2019).
Baca: Prabowo Subianto Ngaku Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Bangsa Kita Mau Berdikari atau Jadi Kacung?
Baca: Prabowo Subianto Dipanggil ke Istana, Surya Paloh: Kalau Tidak Ada yang Oposisi, Nasdem Saja
Edhy Prabowo selama ini disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pertanian, posisi yang diincar Partai Gerindra.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan hak Gerindra dan Prabowo untuk hadir ke Istana atau masuk ke dalam kabinet.
Hanya saja, lanjut Hidayat, keputusan yang diambil oleh Gerindra dan Prabowo tentu akan ada konsekuensinya.
"Itu adalah domain presiden untuk mengundang, dan itu adalah hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima. Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada Pemilu akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Senin, (21/10/2019).
Baca: Prabowo Bakal Gabung dengan Pemerintah, PKS: Silakan Saja tapi Ada Konsekuensinya
Baca: Puan Maharani soal Prabowo Diminta Jadi Menteri di Bidang Pertahanan: Harus Dibuktikan dalam Kinerja
Hidayat berharap keputusan yang diambil oleh Prabowo ini merupakan keputusan yang terbaik.
Selain itu, Hidayat juga berharap dengan keputusan tersebut, Prabowo dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan baik.
"Betul-betul mempertanggungjawabkan pilihannya dan amanah yang diambil betul-betul dijalankan sehingga sukses melaksanakan amanahnya," katanya.
Hidayat mengatakan partainya tidak merasa ditinggalkan dengan keputusan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.
Karena menurut Hidayat, koalisi antara Gerindra dan PKS sudah bubar pasca Pilpres 2019.
Baca: Prabowo Subianto Bakal Jadi Menteri Pertahanan? Ini Tanggapan Politikus PAN
Baca: Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi, Dahnil Samakan dengan Politisi Tenar AS, Ini Kata Najwa Shihab
"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menelaskan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada tuhan YME," pungkasnya.
Tak hanya PKS, PDIP pun juga angkat bicara perihal kedatangan Prabowo ke Istana sore hari ini.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menghormati hak prerogratif Presiden Jokowi terkait penunjukkan Prabowo sebagai menteri.
"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kita hormati hak itu," kata Hasto Kristiyanto di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Presiden Jokowi, kata Hasto, yang mengambil dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca: PPP Tegaskan Penunjukan Prabowo sebagai Menhan Tidak akan Ganggu Soliditas Partai Koalisi
Baca: Delapan Wajah Baru yang Akan Jadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Nadiem Makarim hingga Prabowo
"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.
Hasto menjelaskan, segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik.
Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa.
"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita untuk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," ungkap Hasto.
(Tribunnews.com/Whiesa, Daryono, Theresia Felisiani, Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Ihsanuddin)