News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi

Jokowi Gaet Prabowo Jadi Menteri, Pengamat Ingatkan Risiko Buruk pada Iklim Demokrasi

Editor: Agung Budi Santoso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Membahayakan Demokrasi, Jokowi Ajak Prabowo Jadi Menteri, LIPI: Buat Apa Pemilu Kalau Semua Dapat Piala?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik upaya Presiden Joko Widodo mengajak pihak oposisi untuk bergabung dalam kabinetnya.

Ia mencontohkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo yang dipanggil oleh Jokowi ke Istana Kepresidenan.

Mereka diproyeksikan menjadi calon menteri.

Padahal, Prabowo dan partainya merupakan kompetitor Jokowi dalam Pilpres 2019.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

 

• Prabowo Merapat ke Jokowi & Jadi Calon Menteri, Rocky Gerung Beri Tanggapan, Singgung Soal Sampah!

"Buat apa kita mengadakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dan yang kalah?

Ya kalau kompetisi sepak bola ibarat semua dapat piala," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Ia menilai, hal semacam itu bertentangan dengan rasionalitas demokrasi.

Sebab, dalam kompetisi pilpres, pihak yang menang berhak berkuasa.

Sementara itu, pihak yang kalah harus legawa dan berperan sebagai oposisi pemerintah.

HALAMAN 2 =========>

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini