Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai perbedaan partai politik (parpol) diantara menteri dan wakil menteri bisa menjadi bom waktu untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini, Burhan katakan saat diundang ke studio Kompas TV dalam kapasitasnya menilai susunan menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (25/10/2019).
Pria yang juga berprofesi sebagai dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini, melihat ada titik rawan dalam susunan Kabinet Indonesia Maju.
"Minimal ada dua kementerian, mungkin lebih," ujar Burhan, Jumat, sebagaimana dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.
Burhan mencontohkan, misalnya di Kementerian Pertahanan.
Baca: Reaksi Ari Lasso Usai Disebut Mirip Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya
Baca: 5 Nama Wakil Menteri Perwakilan dari Partai Politik yang Resmi Masuk Kabinet Indonesia Maju
Ia melihat adanya perbedaan latar belakang politik antara menteri dengan wakilnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan yang baru ialah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.
Sedangkan wakilnya, Sakti Wahyu Trenggono berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pebedaan parpol juga terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Suparmanto menjadi Menteri Perdagangan.
Sementara wakilnya diisi oleh Jerry Sambuaga dari Partai Golkar.
Burhan melihat ada potensi besar jika perbedaan parpol menteri dan wakilnya menjadi perpaduan luar biasa dan saling bersinergi satu sama lain.
Namun, ia juga menilai perpaduan ini bisa menjadi masalah dikemudian hari.
Ini terjadi ketika menteri dan wakilnya berjalan di rel mereka masing-masing.
"Ini bisa menjadi bom waktu," ujar Burhan.
Baca: Jokowi Umumkan 12 Wakil Menteri, Angela Tanoesoedibjo Satu-satunya Wakil Menteri Perempuan
Baca: 12 Wakil Menteri Dilantik, Pengamat: Tak Serta Merta Menjamin Birokrasi Semakin Mulus
Burhan kemudian memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk segera mejalankan program-programnya.
Meskipun menurut Burhan, program tersebut memiliki kepentingan publik yang luas namun tidak populer.
"Karena itu saya sarankan ke Presiden Jokowi, mumpung kabinet gemuknya masih solid di tahun pertama dan keduanya. Apa pun kebijakan penting untuk publik meskipun tidak populer, segera jalankan," katanya.
"Ibaran jamu tapi menyehatkan, pahit jangka pendek. Lakukan program dari sekarang," lanjut Burhan.
Disiplin partai koalisi melemah
Burhan menyebutkan di 2021 mendatang, kedisiplinan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan mulai berkurang.
Puncaknya partai koalisi akan memikirkan strategi dalam Pemilu 2024.
"Tahun 2021 akhir, disipilin partai koalisi melemah. Dan di saat yang sama partai koalisi sudah berpikir di tahun 2024," tuturnya.
Burhan kembali menekankan agar Presiden Jokowi segera menjalankan program yang ada.
"Mumpung masih hangat, segera terbitkan kebijakan-kebijakan penting. Meskipun tidak menyenangkan banyak orang," tegas dia.
Baca: Dari sisi Negatif, PKB Nilai Wakil Menteri Untuk Bagi-bagi Jatah
Baca: Nadiem Makarim Jawab Mengapa Tak Diberi Wamen oleh Jokowi
Kabinet Gemuk
Bertempat di Istana Merdeka, Presiden Jokowi telah mengumumkan daftar menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Rabu (23/10/2019) pagi.
Sebanyak 38 menteri telah dipilih ini terdiri dari wajah lama maupun baru.
Amunisi susunan kabinet juga ditambah dengan dilantiknya 12 wakil menteri, Jumat (25/10/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.
"Ini kabinet yang gemuk," kata Burhan.
Dilansir Tribunnews, Burhan mengibaratkan kabinet gemuk Jokowi seperti orang obesitas.
"Jadi ibarat orang yang terkena obesitas, itu bukan hanya kurang lincah bergerak, tapi juga penyakitan karena rawan terkena lemak jahat," kata dia.
"Pak Jokowi harus menunjukkan leadershipnya, karena kalau misalnya tidak diantisipasi dari sekarang, jangan -jangan sudah mulai muncul perbedaan-perbedaan tajam antar mitra koalisi," tandasnya.(*)
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)