News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas: Ada Menteri 'Not Right Man In The Right Job', Siapa Saja Mereka?

Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan tanggapannya mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju masa kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'aruf Amin, 2019-2024.

Saat ditanyai mengenai susunan kabinet itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku malas menanggapi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

"Malas saya menanggapi kabinet tapi saya mau tetap menyampaikan pada masyarakat, ada beberapa yang tidak sesuai kapasitasnya," kata Busyro usai menghadiri Dies Natalis ke-61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019).

Baca : Besok 25 Oktober CPNS 2019 Buka di sscasn.bkn.go.id, Ini Tahapan & Peryaratan, 40 Tahun Bisa Daftar

Busyro mencontohkan ada beberapa kementerian yang dianggapnya sebagai not right man in right job atau orang tidak tidak tepat dalam pekerjaannya yakni Kementrian Agama (Kemenag) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Naib Amirul Hajj Busyro Muqoddas menyampaikan arahan kepada jemaah haji Indonesia (Tribunnews/Muhammad Husain Sanusi/MCH2019)

"Kalau menempatkan Fachrul Razi dari basic TNI karena radikalisme itu tidak tepat, karena urusan Kemenag tidak hanya itu," jelasnya.

"Apalagi radikalisme terlalu mengerucut pada simbol dan gerakan satu agama tertentu," tutur dia menegaskan.

Satu lagi mengenai Mendikbud, sebagai kementrian yang akan menentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami dunia pendidikan.

Dia juga mengritisi komposisi kabinet penegakan hukum.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017). (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

Menurutnya, penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari istana maupun DPR.

Kehadiran Mahfud MD di posisi Menko Polhukam, menurut Busyro, tetap tidak mudah memberikan dampak besar, karena dibayangi beberapa tokoh yang lebih senior.

"Mahfud MD kita harapkan bisa membenahi, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada orang-orang lain yang punya senioritas dan pengalaman di dalam kultur Orde Baru," aku dia.

"Semisalnya sejumlah tokoh Orde Baru yang sekarang ini masih direkrut lagi, itu menjadi faktor Menko Polhukam ini bisa leluasa atau tidak," pungkasnya. 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini