Baca tanpa iklan
Sama dengan Jaman SBY, Banyak Wakil Menteri di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, Ini Kata Pengamat
TRIBUNNEWS.COM - Memulai periode keduanya dalam memerintah, ternyata ada satu kesamaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kesamaan tersebut terjadi di awal periode kedua pemerintahan masing-masing, yakni sewaktu membentuk kabinet kedua.
Dalam Kabinet Indonesia Maju yang merupakan kabinet kedua Presiden Jokowi ini, terdapat 12 Wakil Menteri.
Jumlah Wakil Menteri ini berbeda dengan Kabinet Kerja saat pemerintahan Jokowi -Jusuf Kalla periode 2014-2019, sebab waktu itu hanya ada tiga wakil menteri yang menjabat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, langkah ini sama dengan yang dilakukan oleh SBY saat 2009.
Hal itu diungkapkan Burhanuddin Muhtadi saat berbicara dalam acara Breaking News KompasTV, Jumat (25/10/2019).
Baca: 12 Wakil Menteri Dilantik, Pengamat: Tak Serta Merta Menjamin Birokrasi Semakin Mulus
Di periode kedua kepemimpinan SBY, saat itu terdapat 18 nama yang ditunjuk oleh SBY untuk menjadi wakil menteri di pemerintahan keduanya.
Padahal sebelumnya di periode pertama, SBY hanya mengandalkan dukungan utama dari partai koalisinya, yakni PBB dan PKPI.
"Di 2009-2014, pak SBY melakukan eksperimen yang berbeda dibanding periode pertamanya, di periode pertama pak SBY hanya mengandalkan dukungan utamanya dari Partai Demokrat dan PBB, tapi di periode kedua pak SBY menambah armada koalisinya," terang Burhaniddin.
Kini hal yang sama dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang menduga ada semacam tekanan yang diterima oleh Presiden Jokowi untuk mengakomodir koalisinya.
"Semacam ada tekanan, khususnya dari pihak-pihak, kalau dulu kita sebut sebagai oposisi, akhirnya pak Jokowi mengakomodir semua yang diharapkan," terang Rustika.
Baca: Jokowi Umumkan 12 Wakil Menteri, Angela Tanoesoedibjo Satu-satunya Wakil Menteri Perempuan
Tak Serta Merta Muluskan Birokrasi