Setelah Komisi III DPR RI sepakat menyetujui Idham Aziz sebagai Kapolri, selanjutnya keputusan tersebut akan dibawa ke dalam pengambilan keputusan tingkat II, atau rapat Paripurna, yang direncanakan akan digelar Kamis (31/10/2019).
"(sekarang) Hanya tinggal menunggu proses surat yang akan katanya diajukan ke paripurna," katanya.
Fokus Pilkada Serentak 2020
Calon Kapolri Komisaris Jenderal Idham Aziz memaparkan rencana program Kepolisian pada 2020, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri di Komisi III, DPR RI, Rabu (30/10/2019).
Dalam paparannya, Idham Aziz mengatakan pilkada serentak 2020 merupakan salah satu yang menjadi fokus perhatian Polri. Terdapat kurang lebih 270 pilkada serentak pada tahun depan.
"Agenda nasional tahun 2020 yang jadi fokus perhatian Polri antara lain suksesnya pengamanan 270 Pilkada serentak pada 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota," ujar Idham Aziz.
Selain pengamanan pilkada serentak, Kepolisian juga fokus pada pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang digelar di Papua.
"Selain tentunya masalah intoleransi, radikalisme, Unras (unjukrasa) anarkis, konflik sosial, Karhutla serta berbagai kejahatan yang menjadi atensi publik dan merugikan kekayaan negara seperti korupsi, cyber, Narkoba, ilegal fishing. Ilegal mining, dan kejahatan jalanan," katanya.
Polisi menurut Idham akan memberikan perhatian penuh pada potensi gangguan pembangunan infrastruktur yang berpotensi merugikan negara.
Serta, ia berjanji akan mengelola penanganan bencana alam secara sistematis, komprehensif, dengan seluruh instansi terkait dan segenap elemen masyarakat.
"Beberapa permasalahan internal Polri yang menjadi perhatian dan ditata dan ditingkatkan agar semakin baik, antara lain peningkatan SDM, kesejahteraannya, pembenahan kultur pengelolaan sinergi profesional dan pengawasan di lingkungan Polri," pungkasnya.
7 program prioritas
Calon Kapolri Komisaris Jenderal Idham Aziz memaparkan tujuh program prioritas dalam sesi wawancara uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/10/2019).
Tujuh program prioritas tersebut yakni mewujudkan SDM unggul, pemantapan Harkamtibnas, Penguatan gakum (penegakkan hukum) yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan, dan penguatan pengawasan.