Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya mendelimitasi batas terluar Lintas Kontinen Indonesia (LKI) di perairan Utara Papua melalui survei batimetri multibeam untuk memperoleh gambaran morfolofi dasar laut dalam menentukan titik-titik Foot of Slope (FOS).
Survei ini menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya I milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan telah rampung sejak dilepas di dermaga Tanjung Priok pada 10 April lalu.
Di kegiatan ini, BPPT bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasil survei batimetri LKI ini kemudian diserahkan ke lembaga tersebut.
Dalam acara penyerahan hasil survei ini Selasa (29/10/2019) Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan pihaknya telah menyepakati penandatanganan kontrak kerja sama swakelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT terkait survei LKI sejak 18 Maret 2019 dengan melibatkan Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT serta Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai dari BIG.
Hasil survei LKI akan digunakan pada beberapa hal, mulai dari verifikasi data-data dokumen submisi Ekstensi LKI yang telah ada, hingga delimitasi batas terluar LKI di perairan Utara Papua.
Baca: Cerita Viral, Ajudan Prabowo Dapat Calon Istri Cantik, Mirip Mulan Jameela atau Tamara Bleszynski?
"Itu nantinya digunakan untuk penentuan titik-titik Foot of Slope dalam rangka delimitasi batas terluar LKI di perairan utara Papua," kata Hammam.
Baca: Kediaman Susi Pudjiastuti di Pangandaran: Dilengkapi Flight Simulator dan Pabrik Pengolahan Ikan
Satu dari tujuh peran strategis BPPT diimplementasikan dalam pelaksanaan survei batimetri LKI ini.
Peran itu adalah Difusi Teknologi dari Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT melalui pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan.
Baca: Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Didemo Warganet Lewat Tagar NadiemMundurAja, Ada Apa?
Hammam menambahkan, sejak 2017 lalu pihaknya telah merevitalisasi wahana KR Baruna Jaya I, II, III, dan IV secara menyeluruh untuk memberikan layanan jasa teknologi survei kelautan ini, khususnya untuk memenuhi kelayakan IMO dan SOLAS.
Baca: Penjelasan DPP Partai Gerindra Tentang Pemecatan Misriyani Sehari Sebelum Pelantikan di DPRD Sulsel
Revitalisasi juga mencakup peralatan survei hidro-oseanografi, geofisika, geologi, geodesi, termasuk peralatan yang digunakan untuk kegiatan perikanan laut dan meteorologi.
Satu diantaranya adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS.
Peralatan inilah yang digunakan BPPT dalam kegiatan survei LKI karena mampu mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter.
"Salah satu peralatan tersebut adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS, yakni untuk survei dan pemetaan Laut Dalam yang kemampuannya mencapai kedalaman 11.000 m," jelas Hammam.