TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengkritik sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan.
Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.
TONTON JUGA
Tak cuma lem aibon, pulpen hingga anggaran pengadaan komputer juga dikritik partai yang diketuai Grace Natalie itu.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur," kata William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
"7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," imbuhnya.
William Aditya Sarana turut mendesak akses link situs web apbd.jakarta.go.id. kembali dibuka.
Ia menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.
• Diminta Tandatangani Ini oleh Ketua Suporter, Andre Rosiade Nantang: Jangan Ragukan Nyali Saya!
TONTON JUGA
“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” ujar William Aditya Sarana di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).