Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pasca Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengundurkan diri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuka rekrutmen secara terbuka.
Menurut Anies, nantinya selain rekrutmen terbuka, calon Kepala Bappeda DKI Jakarta bisa berasal dari ASN dari luar Jakarta.
Selain itu Anies berencana memisahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pasca mundurnya Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.
Saat itu Anies menerima pengunduran diri Mahendra.
Ia lantas ditempatkan sebagai widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.
Baca juga: Buka Rekrutmen Calon Kepala Bappeda DKI Jakarta, Anies Baswedan: Bisa Berasal dari ASN Luar Jakarta
Baca juga: Melalui Juru Bicaranya, KPK Tegaskan Penerbitan Perppu KPK Adalah Hak Presiden
Mahendra mengundurkan diri di tengah sorotan publik terhadap rancangan APBD DKI di tahun 2020 karena ditemukannya berbagai kejanggalan.
Baik mantan Kepala Bappeda dan mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan mundur pasca sorotan terhadap adanya rencana anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.
"Jadi Bappeda sudah saya sampaikan kemarin, bukan hanya Bappeda, akan diumumkan untuk rekrutmen terbuka juga Kadis Pariwisata dan Kebudayaan karena tahun depan dipisahkan," ujar Anies Bawesdan, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Minggu (3/11/2019).
Terkait siapa yang akan menjabat sebagai dua kepala dinas tersebut, Anies akan mengadakan lelang terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M syarif merespon soal polemik sistem anggaran digital milik pemerintah provinsi dki jakarta.
Dalam cuitannya Laode M Syarif menyebutkan "Kita patut bersyukur, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia,"
Laode juga mempersilahkan Anies untuk meningkatkan kualitas sistem e-budgettin namun tidak untuk dihapuskan.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)