Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Network, Mohamad Yusuf dan Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Surya Tjandra tak pernah menyangka dirinya tunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menjadi Wakil Menteri, membantu Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil.
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku tidak memiliki cita-cita khusus. Ia sangat menikmati ketika bekerja menjadi dosen, termasuk anggota sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Cita-cita ya, jadi dosen saya senang, jadi wamen saya senang, tapi besok suruh jadi dosen pun saya siap. Jadi rilex saja, lakukan yang terbaik di semua kesempatan," kata Tjandra.
Namun, ketika dirinya ditunjuk langsung oleh Jokowi, ia langsung memantapkan dirinya memberikan yang terbaik. Salah satu targetnya adalah menangani konflik agraria, sebagaimana ditugaskan khusus oleh Jokowi.
Baca: Misteri Tanah Tak Bertuan di Purbalingga, Jadi Tempat Ziarah Pelanggan Togel
Ditemui oleh Tribun Network, di ruangan kerjanya, Gedung Kementerian ATR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Tjandra yang saat itu mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam, menyambut dengan senyum ramah.
Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Surya Tjandra
Apa tugas khusus yang diberikan oleh Presiden kepada Anda ketika ditunjuk sebagai Wamen ATR?
Tugas khusus dari presiden kan penyelesaian konflik agraria. Kalau di realitasnya memang ketika kita mau eksekusi buruh kerjasama antar dirjen, bahkan tidak hanya antar direktorat, tapi juga antar kementerian lembaga lain. Misalnya KLHK, Kementrian BUMN.
Minggu lalu saya ada pertemuan dengan Wamen KLHK. Minggu depan saya, Wamen KLHK dan Wamen BUMN ketemu. Kami mau berdiskusi masalah terkait konflik agraria.Itu biasanya ada relasi hubungan dengan masyarakat sudah menempati suatu layak yang haknya itu dimiliki oleh perusahaan, baik swasta, atau HGU-nya masih ada atau sudah habis.
Sebagian wilayah hutan yang jadi kewenangan KLHK. Jadi kami butuh koordinasi, BUMN dengan PTPN itu butuh kesepakatan, karena BPN tidak bisa memberikan sertifikat. Redistribusi, program land reform itu esensinya semua di redistribusi tanah.
Memberikan hak atas tanah pada orang yang belum punya. Konflik agraria itu sangat terkait dengan itu. Jadi muncul konflik karena mereka sudah lama berjuang tapi nggak dapat-dapat.
Baca: Tunda Pengesahan RUU Pertanahan Karena Pembahasan Cenderung Eksklusif
Nah pemerintah mau komitmen disitu. Periode kedua ini mau dikencengin lagi dan sepertinya memang harus mengeksekusi cepat, makanya dibuat Wamen dengan tugas khusus ini sambil membantu kementerian secara umum.
Ada target waktu penyelesaian masalah tersebut?
Kalau saya tiga bulan ini mencari letak masalah, terus mencari peluang-peluang solusi, siapa pihak yang perlu terlibat. Butuh waktu yang panjang, tapi yang bisa langsung eksekusi, langsung kita eksekusi. Misalnya minggu depan kami ke Subang, Medan, juga ada rencana ke beberapa wilayah.
Juga termaksud ke beberapa wilayah yang sudah ada program redistribusi. Tapi mau kita dorong dengan akses reform. Istilahnya kalau dikasih tanah buat warga jadi lebih sejahtera, artinya ada pengembangan ekonomi itu soal lain lagi.
Tapi itu bagian dari yang kami sebut land reform. ini yang mau kami kombinasikan. Tapi yang sekarang mendesak adalah memberikan tanah pada mereka yang memenuhi syarat. Hanya saja untuk melakukan itu kami butuh tanahnya. Tanahnya dari mana, ya tadi, dari kehutanan, dari BUMN, ini yang panjang ceritanya. krn belum signifikan.
Jadi selama ini memang masih nunggu HGU swasta habis, baru kami bisa eksekusi. Karena jadi tanah negara. Atau HGU yang ditelantarkan, tidak dipakai seharusnya. Tapi yang paling besar dari komponen empat setengah juta target pak Jokowi itu. 4,1 juta hektar dari kehutanan. Makanya saya dekatin Wamennya. Saya pelan-pelan mau membantu mereka juga menyiapkan itu.
Lalu kenapa pihak swasta jadi permasalahan dalam pertanahan? Kepemilikan tanah yang kemudian jadi sengketa oleh warga?
Kalau dari besaran konflik justru paking banyak di hutan, karena kawasannya luas. Yang masuk kewenangan BPN dari total tanah di Indonesia mungkin sekitar 30 persen. 70 persen itu hutan. Dan yang bisa dapat HGU itu ada empat hak. Hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Yang HGU yang sering kita sebut sebagian dari 30 persen, karena sebagian udah hak milik pribadi.
Itu sedikit, dan kita butuh lebih. Masalahnya yang bisa kami gunakan untuj kepentingan ekonomi dab pembangunan yang HGU dan 30 persen itu. Hutan bisa ada pelepasan kawasan tapi prosesnya panjang. Seperti hutan yang sudah ada penduduk tidak begitu saja bisa dilepas.
Padahal sudah siap untuk diredistribusi. makanya ini yg mau saya diskusikan dengan KLHK, coba kita cari solusi bersama. Mestinya tidak sulit karena ini termaksud program KLHK juga, program Jokowi. Kementrian sekarang nggak punya visi misi, tugasnya melaksanakan visi misi Presiden. Visi misi presiden adalah, redistribusi 4,5 juta. Siapa yang bertugas melakukan itu , ya laksanakan tugas saja.
Anda pernah bilang, regulasi juga yang jadi penghambat. Kebijakan apa yg dilakukan terkait regulasi?
Yang sekarang mau dicari mana yang bertolak belakang. Jangan disini ngegas disini ngerem. Ini kan harus balance. Ada yang mau cepet ada yang mau lambat. Nah kita cari balance nya dimana. Seperti naik motor, nggak bisa ngegas atau ngerem terus .
Ini yang harus dicari titik temunya dimana, karena kalau tidak ada titik temu kita berkejaran dengab waktu. Masalahnya lahan yang bisa kita olah untuk pembangunan itu ssngat terbatas dan kebutuhannya bnyak.
Selama kan tanah juga diduga menjadi sarana untuk spekulasi.
Misalkan ada yang punya tanah nggak dipake simpen aja terus. Nilainya naik. Karena apa? Ada pembangunan jalan dekat situ. Persoalannya adalah tanah milik pribadi pakai duit pribadi. Harganya tinggi melonjak. Yang bikin tinggi karena pembangunan jalan.
Pakai duit siapa? Duit pajak kita, masyarakat. Keuntungan dari itu mestinya harus ada regulasi dong. Supaya mereka tidak menjadikan tanah objek spekulasi. Kedua, katakanlah dalam pembangunan satu rumah atau satu gedung, harga tanahnya saja bisa 60-70 persen. Jadi cuma 40 sampai 30 persen yang benar-benar punya dampak pada sektor riil. Beli semen, tenaga kerja, beli baja, beli lampu, kabel, itu kan yang di sektor riil.
Jadi kalau kita belanja yang mengggerakkan ekonomi itu dari pemanfaatan tanah cuma di situ. Mestinya ada nilai pembatasan pada nilai harga tanah supaya ada balancing. Dengan dibesarkan di sektor riilnya. Supaya ada sektor riil bergerak.
Kalau tidak orang-orang yang semata-mata punya tanah, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja dapat keuntungan yang berlebihan. Itu yang mau kami balancing. Dan ini memang tidak mudah karena sudah puluhan tahun jadi kebiasaan. Masyarakat merasa normal. Di sisi lain kita juga perlu pertimbangan dampak lingkungan.Titik-titik masalah sudah kami ketahui tinggal carikan solusinya.
Terkait pindahnya ibukota nanti ke Kalimantan, kontribusi apa yang akan diwujudkan oleh Kementerian ATR?
Saya belum tahu persis karena belum dapat briefing.
Yang jelas tugas kami menyiapkan tata ruang supaya lebih baik. Dan memastikan alokasi lahan. Serta memastikan sekitarnya ada sistem back up. Karena kita nggak bisa kalau benar-benar dari nol nggak ada kehidupan di sana. Nah ini kan butuh kepastian hukum. Jadi tugas BPN hak atas tanah bagi segala pihak untuk menjamin pemanfaatan yang efektif.
Ada RUU yang menurut Anda menghambat karena belum diimplementasikan menjadi UU?
RUU Pertanahan mengisi kekosongan hukum yang belum diisi oleh UU Pokok Agraria. Kan perkembangan zaman sudah berubah. Kita butuh percepatan.Supaya pemanfaatan lahan bisa lebih adil dan efektif.
Bagaimana Anda membagi waktu dengan keluarga, dimana saat ini kesibukan Anda sebagai Wamen cukup menyita waktu.
Weekend saya kalau bisa tidak kerja. Kalau hari biasa saya berangkat jam 7 paling cepat pulang jam 7 malam dari kantor, kadang-kadang lebih bahkan harus menginap kalau harus ke lapangan. Kadang weekend juga ada acara di sini.
Baca: Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan
Terkait dengan Pak Jokowi yang melantik Anda, bagaimana yang Anda kenal selama ini?
Saya kira ini kesempatan terakhir untuk rakyat mendapat redistribusi tanah. Butuh komitmen sangat kuat dari pimpinan tertinggi negara ini untuk menjalankan program tersebut. Undang-undangnya sudah ada sejak tahun 1960. Tapi pas zaman Pak SBY mulai dan zaman Pak Jokowi mulai dimasukkan dalam program strategis bahkan. Nah kami yang menerjemahkannya dalam aksi.
Bisnis ayam, sempat capim KPK, dan sekarang jadi Wakil Menteri, apa cita-cita Anda?
Apa ya. Kalau bisnis, itu bisnis orang tua. Saya bantuin. Dan memang saya ini anak keenam dari tujuh bersaudara. Orang tua saya itu melarang untuk ikut bantuin. Walaupun waktu kecil saya senang, karena dapat uang tambahan. Kenapa, karena memang mereka ingin ada yang lain.
Yang lainnya itu apa, saya memilih di dunia LSM, sambil ngajar. Kalau LSM kan gajinya tidak tetap, tapi kalau ngajar lumayan lah buat bulanan ada duit. Cita-cita ya, jadi dosen saya senang, jadi wamen saya senang, tapi besok suruh jadi dosen pun saya siap. Jadi rilex saja, lakukan yang terbaik di semua kesempatan.
Membayangkan bisa bekerja di sini (sebagai wakil menteri) dan membantu proses sekitar 18 ribu ASN, plus 19.000 yang tidak tetap, 500 kantor se-Indonesia, itu sudah di luar bayangan saya. Jadi kalau saya bisa lewatin ini, saya jadi direktur apaan saja juga bisa he-he.
Ini kan' kayak portofolio yang lumayan. Yang penting sudah pernah 3 bulan jadi wamen, asal tidak dipecat karena korupsi saja. Aman. Buat saya pribadi, cukup lah. Saya sudah merasa cukup.
Tinggal sekarang bagaimana kalau ada kesempatan, tugas khusus saya kan bisa kasih lahan kepada orang yang tidak punya lahan. Yang tidak tahu kapan lagi bisa datang. Yang lain tidak terlalu penting. Membayangkan itu bisa terjadi, ya sudah fokus saja bekerja.
Ngomong-ngomong, konflik agraria itu, paling banyak di mana?
Jawa. Karena lahan terbatas, orangnya banyak, juga terorganisir relatif. Konflik ini terjadi karena terorganisir. Dan bagi saya, ya bagus. Bagi saya konflik itu adalah petunjuk awal, untuk kita perlu masuk. Tapi yang namanya redistribusi ini, bukan hanya yang konflik.
Ini kan prinsipnya adalah memberikan hak atas tanah kepada yang tidak punya hak atas tanah. Supaya dia bisa punya sumber ekonomi baru yang bisa dia manfaatkan untuk kembangkan hidupnya jadi lebih baik.
Nah ini yang mestinya ada konflik atau tidak, kita masuk. Dan saya mau masuk. Tapi memang harus mulai dari konflik dulu yang sudah jelas. Dan kenapa penting ada organisasi, karena kami berharap setelah kita kasih itu benar-benar punya dampak pada komunitas. Bukan lagi individu-individu saja. Jadi dia punya hak begitu tapi komunitas yang saling bersinergi, saling berkolaborasi menguatkan, bersama-sama negara untuk hadir.
Saya berencana untuk ke Kementerian PDTT, karena mereka punya program seperti itu juga. Kementerian Pertanian sudah datang Menterinya ke sini. Tapi saya mulai dari yang paling mungkin dulu. Jadi lintas sektor ini sudahlah kita beresin, biar ada hasilnya. Saya kan tidak ada beban. Mungkin kalau menteri terlalu banyak ribetnya, protokolnya.
Saya kan wamen, statusnya juga tidak jelas, dalam struktur. Ini ruangan juga tidak ada tadinya, eh tiba-tiba ada he-he. Untung ada ruangan, yang lain, kementerian lain mungkin belum ada ruangannya he-he.
Anda ini, biasa berkonflik atau biasa menyelesaikan konflik?
Kalau buat saya konflik itu adalah awal kreativitas. Kalau tidak ada konflik kita tidak punya tawaran yang baru, tidak ada terobosan. Istilahnya niscaya, tidak akan tidak ada. Memangnya dunia ini mulus terus.
Tapi itu sumber kreativitas. Saya tidak merasa keberatan. Saya peluk lah paling ditonjokin, dihina-hina, ya paling dihina-hina doang. Saya tidak hilang, identitas saya begini-gini aja. Saya tetap saya, orang melihat si Surya sudah menjadi wamen.
Baca: Presiden Serahkan SK TORA Perdana untuk Masyarakat di Pulau Kalimantan
Perasaan siapa yang berubah, saya tidak berubah. Mereka berubah melihat saya. Tinggal saya manfaatkan itu, untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak berguna ya tidak usah. Saya bukan orang yang gampang dibohongin loh. Saya ini punya lah skill-skill menilai seseorang. 2-3 menit sudah tahu orang ini seperti apa. Tapi saya melihat mereka orang-orang yang pekerja keras. Punya niat yang sama kayak kita, ingin memperbaiki keadaan.
Tapi rupanya mereka tidak bisa bekerja sendirian, jadi kepala kantor pertanahan misalnya. Dia ingin jujur banget, tapi belum tentu dia didukung oleh orang sekitarnya. Atau dengan lembaga yang lain, kepolisian, kejaksaan. Ini mulai ada keluhan. Kapolri bilang jangan sampai Kapolres meres-meres.
BPN juga menjadi sasaran. Jadi memang kami tidak bekerja sendirian dalam realitas. Istilahnya kepala kantor tidak cukup punya, inderanya tidak cukup 5, harus ada 6, saya sudah 8 mas he-he. Yang mungkin bagi saya niat baik saja. Ketulusan saja.
Baca: Tunda Pengesahan RUU Pertanahan Karena Pembahasan Cenderung Eksklusif
Dan saya dengan bersikap tulus, saya tahu tidak semua orang punya ketulusan. Tapi setidaknya saya tulus. Dan mudah-mudahan dengan begitu, dia agak malu-malu dikit jadi lebih baik atau jadi ikut-ikut tulus kayak saya. Ya alhamdulillah itu yang kita harapkan.
Saya tahu juga, saya bukan orang yang bebas dari dosa. Siapa sih yang tidak punya dosa. Mungkin penerimaan itu, yang membuat saya lebih optimis bisa. Karena dilepas dari persepsi publik, banyak hal baik, bisa dilihat orang-orang bekerja keras. Kalau di sini ada yang namanya Bulok, Bujang Lokal. Jadi kerjanya di mana, istri atau suaminya di mana, anaknya di mana.
Karena rotasi, mutasinya cepat. 2-3 tahun pindah. Dan banyak doktor yang sekolah, sama yang mondok di kantor juga banyak. Karena ketika kerja ya kadang-kadang diundang rapat, rapat. Di sini kan vertikal. Perintah atasan tidak boleh membantah. Mungkin saya saja yang rada selebor dikit. Masih bisa bercanda-canda dan saya coba 'acak-acak' sedikit.
Tapi memang hierarki penting mengingat begitu banyak karyawan, begitu banyak kantor. Kalau tidak ada hierarki yang jelas bisa chaos. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya saya, Pak Sofyan. Pak Sofyan ini salah satu menteri terbaik yang kita punya hari ini. Dan saya pribadi percaya banget sama beliau.
Saya ini ibaratnya lagi disuruh sekolah lah sama Jokowi di sini. Ya saya kan murid yang baik. Saya pintar belajar. Percaya lah setahun, dua tahun sudah beda. Dua Minggu saja sudah beda kan he-he. Apalagi setahun. Tapi kalau lulus ya, kan setiap 3 bulan dievaluasi. Cocok tidak jadi wamen, kalau tidak dipecat. 6 bulan dievaluasi.
Kalau belajar selain dari kementerian sendiri, apa belajar juga dari pihak luar?
Oh iya dong. Kan saya punya banyak teman. Saya baru tahu di kementerian keuangan ada Pushaka, pusat harmonisasi analisis dan kebijakan. Ini suatu biro di sana. Kepalanya eselon II, stafnya 70 orang. Dia 24 jam jadi agenda setting menteri, periksa surat. Dan yang paling penting, jadi analisis.
Baca: Menteri Siti Nurbaya Luruskan Pernyataan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Artinya apa, dia selalu memberikan second opinion untuk menteri. Nah belajar dari situ saya ajak teman-teman di sini, ke sana belajar. Dan kita lagi mempertimbangkan buat Pushaka di sini. Mungkin itu salah satu warisan saya. Kalau jadi.
Pesan untuk anak muda atua kalangan milenial?
Yang penting niat baik. Yang lain bisa kita pelajari. Apa saja. Saya product knowledge-nya nol dua Minggu lalu. Tapi sekarang penjelasan saya meyakinkan tidak soal agraria? Haha. Itu. Artinya yang penting niat baik, sisanya kita bisa belajar apapun.
Tidak ada batas. Di zaman disrupsi ini, kalau tidak punya kreativitas, kemampuan seperti itu tidak survive. Saya kira anak-anak muda Indonesia ya, ini lah momennya.