Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap aparatur sipil negara (ASN) dari BUMN yang dindikasi masuk ke dalam jaringan teroris di Medan.
Irfan berujar kasus ASN masuk kedalam jaringan terorisme merupakan fenomena baru, sehingga perlu adanya koordinasi dari beberapa pihak terkait indikasi tersebut.
"Ini merupakan fenomena baru terjaringnya ASN kedalam sebuah aksi-aksi teror. Kita harus melakukan koordinasi secara ketat dengan nantinya dengan kementerian-kementerian terkait," ujarnya, Sabtu (16/11/2019) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Baca: Irfan Idris Sebut Pelaku Teroris Memakai Tafsiran Agama Islam untuk Membenarkan Tindakan Radikalis
Terkait adanya pengaduan, Deputi BNPT tersebut mengatakan kepala BNPT akan melakukan upaya secara masif dan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk memberikan wawasan kebangsaan pada calon ASN nantinya.
Kepala BNPT akan mendatangi menteri-menteri dari sejumlah kementerian untuk memberikan materi nuansa kebangsaan, resonansi kebangsaan tentang bahaya radikalisme bagi calon ASN, termasuk yang ada di BUMN.
"Saya kira sudah sejak tahun lalu, bahkan di kampus-kampus pak Kepala BNPT datang untuk memberi resonansi kebangsaan," ujarnya.
Baca: Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris: Ada Empat Jenis Kelompok dalam Masyarakat Soal Ini
Irfan Idris berujar, memberikan resonansi kebangsaan tidak cukup dilakukan satu kali dan perlu adanya perhatian dari pimpinan.
"Bahkan harus memasukan sebuah program pemantauan, monitoring, pembinaan, pembentukan bahkan kalau perlu kita buka bentuk pusat radikalisasi atau pusat wawasan modernisasi beragama di setiap kampus" ujarnya.
Ia juga berujar agar jangan selalu mengalamatkan anarkisme kepada salah satu agama.
"Jangan selalu di mengalamatkan anarkisme kepada salah satu agama, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan aksi-aksi seperti itu," ujarnya.