Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi telah membenarkan Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disingkat BTP kini tengah dalam proses seleksi calon petinggi salah satu perusahaan BUMN, mendengar hal itu Mantan Ketua PP Muhammadiyah memberikan dukungan.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi (BUMN)," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019) dikutip dari Kompas.com.
Nama Basuki Tjahaja Purnama mencuat lagi, BTP digadang sebagai calon petinggi BUMN karena dinilai memiliki kinerja yang terbukti baik.
BTP yang kerap dipanggil Ahok, telah membenarkan adanya pembahasan mengenai Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Tohir Rabu lalu (13/11/2019).
Pertemuan juga mengerucut pada BTP untuk mengisi jabatan di BUMN.
Dukungan terbaru untuk pencalonan BTP sebagai petinggi BUMN datang dari Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafi'i Maarif.
Dikutip dari siaran langsung KompasTV, menurut Syafi'i Maarif, BTP atau Ahok merupakan pekerja keras yang lurus.
Sedangkan kasus penistaan agama yang menjerumuskannya ke penjara di masa lalu, lebih berdimensi politik.
"Kan belum pasti. Saya rasa oke. Kenapa tidak. Pernah menjadi gubernur dan dia pernah berhasil. Dia setelah ditahan dipenjara, dia akan banyak belajar. Terutama dalam menjaga lidah. Dia pekerja keras," ungkap Syafi'i Maarif, di Yogyakarta pada Jumat (15/11/2019).
Terkait dengan status Ahok sebagai mantan nara pidana, Syafi'i Maarif menjelaskan bahwa Ahok hanya di tahan dalam tahanan politik.
Tak senada, Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mempunyai pendapat lain.
Menurutnya, penunjukkan BTP sebagai petinggi BUMN hanya akan menambah permasalahan baru bagi pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf.
Rizal menyebut ada banyak kebijakan kontroversial saat BTP menjabat Gubernur Jakarta.
"Saya bingung, Pak Jokowi kok cari masalah baru. Masalah udah banyak dia tambahin lagi dengan nunjuk Ahok. Karena Ahok tidak punya corporate experience. Yang kedua track record-nya sebetulnya banyak melanggar. Pembelian rumah sakit Sumber Waras. Ngumpulkan dana-dana off budget, yang sebetulnya ilegal berdasarkan undang-undang kita dari Swasta. Belum kontroversinya," terang Rizal dikutip dari siaran langsung Kompas TV.