Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa bagi dirinya yang merupakan mantan Kapolri, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah dalam kasus korupsi bukan merupakan prestasi yang hebat.
Hal itu diutarakan Tito saat memaparkan dampak negatif Pilkada langsung, dalam rapat kerja bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/11/2019),
"Kita untuk calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.
Baca: Tito Bantah Usulkan Pilkada Tidak Langsung
Pasalnya menurut Tito biaya politik pilkada sangat tinggi. Calon kepala daerah harus mengembalikan modal yang dikeluarkannya saat kampanye. Sehingga menurutnya, penegak hukum sangat mudah untuk menarget kepala daerah.
"Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi. Kalau engga ada ya yang memang tidak melakukan itu kita sangat bersyukur," katanya.
Baca: Mendagri: Radikalisme Harus Ditangani Lintas Sektoral
Menurut dia, biaya yang dikeluarkan Calon Kepala Daerah saat kampaye pilkada langsung tidak sebanding dengan penghasilan kepala daerah saat menjabat. Biaya kampanye bisa mencapai Rp 30 miliar, sementara penghasilan yang didapat selama 5 tahun menjabat hanya Rp 12 miliar.
"Kalau dia mau tekor saya mohon maaf sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi ya apakah ada, 1001 mungkin ada, mungkin, mungkin juga enggak," pungkasnya.