Baca tanpa iklan
Pihak Istana ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, meminta awak media untuk bertanya ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Meski proses pemilihan direksi maupun komisaris BUMN strategis berada di tangan Presiden Jokowi namun pihak istana meminta media massa menanyakan hal itu kepada menteri BUMN.
"Lebih baik ditanyakan ke menteri BUMN, Pak Erick Thohir," ujar Juri Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu.
Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Erick untuk memperbaiki ratusan perusahaan pelat merah dan menjaga visi-misi BUMN seperti amanat pemerintah.
"Visi-misi BUMN adalah visi-misi dari presiden dan wakil presiden. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," paparnya.
Eks pimpinan KPK juga dipanggil
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, menghadiri undangan pertemuan secara pribadi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir.
Dalam pertemuan itu, Erick dampingi kedua Wamen BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoadmojo.
Undangan ia terima melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, tujuan dari undangan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik.
Baca: POPULER! Soal Isu Ahok jadi Bos Pertamina, Begini Tanggapan Wakil Ketua ACTA Novel Bamukmin
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Chandra menegaskan, tidak menyinggung soal jabatan.
"Tebak-tebak buah manggis. Tidak ada bicara posisi atau jabatan," katanya ditemui usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) dikutip dari Kompas.com.
Pertemuan itu, lanjut mantan komisaris utama PLN tersebut, hanya membahas seputar perkembangan BUMN secara luas. Ia pun tidak menyebut secara detil pada sektor apa yang difokuskan dalam pembahasan.
"Banyak (yang dibahas dalam pertemuan). Kebetulan, saya pernah jadi Komut (Komisaris Utama) PLN, ditanya pengalaman saya waktu itu gimana. Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak," ujarnya.
Namun, dirinya memastikan pembahasan antara Erick dan kedua wamennya hanya seputar masalah hukum. Pasalnya, di tubuh BUMN kerap ditemukan pejabat yang tersangkut kasus korupsi.