Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masuknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi salah satu pejabat di perusahaan BUMN akhirnya terjawab.
Ahok dipastikan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir seusai menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).
DIR Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengomentari keputusan dipilihnya Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dengan menyebut bangsa Indonesia sebagai korban kebijakan dari pemerintahan yang tersandera.
"Bencana bagi bangsa Indonesia, artinya kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang saya anggap tersandra oleh berbagai kasus atau juga mungkin tekanan," ungkapnya, dilansir dari kanal Youtube Talk Show tvOne, Jumat (22/11/2019).
Marwan juga meminta sebelum Ahok yang akan menjabat secara resmi disahkan agar Presiden Jokowi membatalkan rencana ini.
Ia kembali meminta untuk Erick Thohir supaya menjaga integritas karena Menteri BUMN ini seorang yang dihormati.
"Kalau dia terpaksa melakukan atau menjalankan perintah ini ya saya berharap mending mundur aja," ujar Marwan.
Karena menurut Marwan, sosok Ahok ini tidak qualified.
Baca: Anggap Ahok Tak Pantas Pimpin BUMN, Marwan Batubara Sebut BTP Tak Jujur: Ada Kasus Korupsi
"Terlalu banyak hal-hal yang sebetulnya kita sebagai bangsa itu disisi internasional itu dilihat oleh masyarakat internaional,"
"Bagaimana negara ini kok mengangkat orang seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan Presiden Jokowi terkait Ahok menjabat posisi sebagai komisaris utama di Pertamina.