Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
I Made Leo mengingatkan agar tidak hanya berpikir sempit untuk kepentingan politik jangka pendek, ketika mewacanakan menambah masa jabatan presiden.
"Pembatasan dua periode bertujuan membatasi Presiden yang memerintah berlama-lama berkuasa," ujar I Made Leo Wiratma kepada Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).
Usulan masa jabatan presiden tiga periode dengan durasi kepemimpinan total selama 15 tahun muncul dalam rencana amandemen terbatas UUD 1945.
Baca: Wasekjen PPP: Penambahan Masa Jabatan Presiden Tidak Sejalan dengan Semangat Reformasi
Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan,"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Memang kata dia, jika Presiden yang memerintah secara baik dan berhasil dengan baik, maka perubahan periode jabatan menjadi tiga periode akan bermanfaat baik bagi negeri ini.
Namun, Indonesia tidak selalu mendapat Presiden yang memerintah dengan baik.
Baca: Bamsoet Tegaskan Isu Presiden Bisa Jabat 3 Periode Muncul dari Masyarakat: Kami Hanya Wadah Aspirasi
Apa jadinya Presiden yang memerintah dengan tidak baik berkuasa selama tiga periode?
Selain itu, dia menjelaskan, pembatasan masa jabatan presiden juga memberi ruang regenerasi kepemimpinan nasional.
"Indonesia memiliki banyak pemimpin nasional yang baik, hanya saja banyak di antara mereka tidak terpilih menjadi Presiden," jelasnya.
Lebih jauh ia mengingatkan, perubahan masa jabatan presiden itu bukan hanya saat ini saja akan berlaku.
Baca: Ketua MPR Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
Jangan sampai perubahan masa jabatan presiden ini hanya akan meninggalkan penyesalan di masa mendatang.
"Ini namanya kepentingan politik sempit dan jangka pendek, pragmatis. Dengan demikian MPR harus benar-benar mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dan matang untuk mengubah periode jabatan Presiden agar tidak terkesan tambal sulam dalam mengamandemen UUD 1945," katanya.
Usulan dari luar MPR
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan belum ada pembahasan mengenai perubahan masa jabatan presiden.
Menurut Arsul Sani, wacana yang bergulir di MPR hanya amandemen UUD 1945.
"Sebetulnya di MPR tidak terjadi apa apa, tapi barangkali saya bisa menjelaskan seperti ini, MPR 2019-2024 ini kan mendapatkan amanah atau rekomendasi dari MPR sebelumnya untuk melakukan kajian mengenai pokok pokok haluan negara, " kata Arsul Sani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Baca: Jadi Stafsus Jokowi, Aminuddin Maruf Baru Tahu Gajinya Rp 51 Juta
Adapun menurut Arsul Sani wacana penambahan masa jabatan presiden datang dari luar MPR.
Hanya saja Arsul Sani mengaku tidak tahu mengenai siapa yang menggulirkan wacana penambahan masa jabatan presiden tersebut.
"Jadi itu dari luar, bukan dari MPR," kata Arsul Sani.
Baca: Berharap Pemuda Muslim Mengambil Peran Penting di Dunia Internasional
Arsul Sani mengatakan banyak usulan mengenai perubahan periode masa jabatan presiden.
Berdasarkan informasi yang ia dapat dari pemberitaan, usulan perubahan masa jabatan presiden salah satunya dilontarkan Mantan Ketum PKPI, AM Hendropriyono.
Menurut Hendropriyono masa jabatan presiden ke depannya nanti sebaiknya 8 tahun.
"Saya tidak tahu persis apakah 8 tahun untuk 1 kali masa jabatan, atau kemudian bisa dipilih kembali," katanya.
Baca: Zulkifli Hasan: Harus Ada Percepatan Pembangunan SDM
Menurut Arsul Sani usulan perubahan masa jabatan presiden hanya disamapikan Hendropriyono di media saja dan tidak dikomunikasikan ke MPR.
"Ini terus menggelembung dan dikaitkan dengan rekomendasi penataan presidensial di MPR," katanya.
Kata Ketua MPR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan belum ada pembahasan mengenai masa jabatan Presiden tiga periode dalam rapat pimpinan MPR RI.
"Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali sampai detik ini kita belum pernah membahasnya baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Bamsoet mengakui saat ini wacana tersebut memang berkembang di publik.
Baca: BERLANGSUNG Live Streaming TV Online Indonesia vs Malaysia Siaran Langsung di Menoreh TV
Pimpinan MPR, dia, saat ini sedang menampung aspirasi masyarakat soal amandemen terbatas UUD 1945.
Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya menilai proses pemilihan presiden seperti saat ini sudah tepat dan benar.
Baca: BREAKING NEWS: Bamsoet Deklarasikan Maju Sebagai Calon Ketua Umum Golkar
Sehingga tidak perlu lagi ada perubahan sistem pemilihan Presiden.
Namun demikian, apabila ada kehendak dan desakan publik masa jabatan presiden harus diubah, hal tersebut tentu akan menjadi kajian di MPR RI.
"Kecuali ada desakan, mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat bahwa ada wacana jabatan presiden tiga kali ya biasa aja itu tidak boleh dibunuh. Biarkan saja itu berkembang kita melihat respons masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat," katanya.
"MPR apa panjangannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki masa kita bendung. Tapi yang pasti kalau meminta pendapat saya pribadi maupun Golkar saya nyatakan sampai ini kita di Golkar belum ada wacana itu dan menurut saya pribadi apa yang ada sekarang itu sudah pas," lanjutnya.
Baca: Pengamat: Munas Golkar Harus Beri Ruang Kemunculan Rising Star
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan fraksi Partai NasDem mengusulkan jabatan Presiden menjadi 3 periode di dalam rencana amandemen terbatas UUD 1945.
"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyebutkan PPP belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden.
Saat ini, partainya itu ingin memperjuangkan rekomendasi MPR periode lalu, yakni menghidupkan kembali GBHN.