Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza mengatakan, pilihan membatasi masa jabatan dua periode adalah yang terbaik.
Ia menyampaikan membatasi dua periode menjadi pilihan terbaik karena belajar dari masa kepemimpinan presiden yang sebelumnya.
"Tentu kita belajar banyak dari masa kepresidenan sebelumnya, baik dari zaman orde lama, orde baru, dan pasca-reformasi, pilihan membatasi masa kepemimpinan presiden dua periode, itu sudah menjadi pilihan terbaik saat ini," ujar Handi di Studio Kompas TV, Minggu (24/11/2019), dikutip dari Kompas TV.
Menurut Handi, diperlukan pembicaraan yang lama untuk mendiskusikan perubahan masa jabatan presiden tersebut.
"Kedepannya kita tidak tahu, tentu diperlukan diskusi yang berkembang dengan hal itu," kata dia.
Ia berharap, kepemimpinan Indonesia yang diwarnai kasus korupsi tidak akan terulang kembali.
Handi berharap dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden yang maksimal dua periode itu, badan legislatif dan seluruh masyarakat bisa mengawasi dan mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kita tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu, ketika kekuasaan itu diberikan, terbuka lebar dan tidak ada kontrol yang kuat dari legislatif atau masyarakat, tentunya ada kecenderungan untuk manipulatif atau corrupt," jelas Handi.
Ia memberi contoh, ketika masa jabatan presiden sampai tiga periode, saat ada di periode kedua, presiden atau pendukungnya akan menyiapkan segala cara untuk mendukungnya terpilih kembali untuk periode ketiga.
"Misalnya begini, ketika presiden terpilih untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, ketika dia punya massa untuk tiga periode, tentunya dia atau pendukungnya akan berpikir bagaimana dia bisa tiga periode," ujar dia.
Menurutnya, masa jabatan presiden yang lebih dari dua periode itu menimbulkan celah untuk presiden mempertahankan kekuasaannya,
"Nah itu yang membuka celah untuk melakukan apa saja, sehingga kekuasaan itu dia pertahankan dengan segala cara," lanjutnya.
Handi kemudian mengatakan, saat ini Jokowi yang berada dia periode keduanya, tengah membuat kebijakan terbaik daripada memikirkan akan menjabat lagi di periode selanjutnya.
"Misalkan dengan sekarang, Pak Jokowi sudah dua periode, dia berpikir untuk membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik buat rakyat, bukan malah justru memikirkan untuk ketiga kalinya," jelas Handi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan, wacana memperpanjang masa jabatan presiden muncul dari masyarakat, bukan dari parlemen.
Beredar kabar yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.
Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.
Usulan lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.
Bambang Soesatyo mengatakan saat ini tidak ada wacana dari fraksi di MPR yang mendorong masa jabatan presiden diperpanjang.
Menurutnya, masa jabatan presiden yang sudah ada sebelumnya itu sudah tepat.
"Bahwa apa yang ada saat ini, jabatan presiden dua kali dan kemudian melalui pemilihan langsung, itu sudah pas dan tepat," ujar Bambang, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).
Namun dirinya tidak membantah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu menyeruak di masyarakat.
Ia mengatakan, ada kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden terjadi jika ada desakan dari mayoritas masyarakat Indonesia.
"Kecuali dengan ada desakan mayoritas masyarakat menghendaki lain," lanjutnya.
Ketua MPR ini mengaku akan menyiapkan ruang untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
"Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat," imbuhnya.
Bambang menambahkan, dirinya membiarkan kabar tersebut berkembang di masyarakat.
Menurutnya, ia akan melihat pendapat dari masyarakat dan itu tergantung dari aspirasi masyarakat.
"Ada wacana jabatan presiden tiga kali ya itu biasa saja, biarkan saja itu berkembang, kita melihat respons masyarakat bagaimana," kata dia.
"Ini kan tergantung aspirasi masyarakat," lanjut Bambang.
(Tribunnews.com/Nuryanti)