Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Jokowi pada periode pertama menjadi bos BUMN.
Menurutnya penunjukan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan pemberdayaan lanjutan kepada tiga mantan menteri tersebut.
“Itu saya melihatnya sebagai pemberdayaan lanjutan, karena sebelumnya kan mereka dari profesional kan, misalnya Rudiantara, pak Rudi kan sebelumnya dari profesional sebelum menjadi menteri kalau enggak salah pernah menjadi direksi dan komisaris BUMN. Sekarang dia masuk ke PLN,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Baca: Susi, Jonan, dan Rudiantara Akan Jadi Bos BUMN, Politikus Gerindra: Ahok Saja Diberi Kesempatan
Menurut Bambang masuknya tiga mantan menteri tersebut sangat positif.
Ia juga menambahkan tidak ada isitilahnya turun kelas dari menteri menjadi bos BUMN, karena sama sama bekerja untuk negara.
“Selama mereka mau mengabdi, mau berkontribusi untuk negeri ini, tidak ada salahnya, kan ini masalah ego saja,” katanya.
Baca: Politikus PPP Berharap Ahok dan Chandra Hamzah Bisa Tingkatkan Keuntungan Pertamina dan BTN
Bambang menilai rencana penunjukkan tiga mantan menteri itu tidak ada muatan politis.
Penunjukkan ketiganya bukan merupakan bagian dari politik akomodatif untuk menampung mereka yang tidak masuk kabinet.
Baca: MKD Sosialisasikan Tupoksi kepada Aparat Penegak Hukum di Jawa Tengah
“Spekulasi bisa apa saja yang jelas mekanismenya memang menteri BUMN ingin memaksimalkan dari jaringan yang ada, dan itu sah saja sepanjang yang bersangkutan mau dan berkontribusi positif , jadi kalau saya menyikapinya sepanjang yang bersangkutan mau kenapa engga,” katanya.
Ahok saja diberi kesempatan
Setelah Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina, kini muncul tiga nama mantan menteri yang digadang-gadang akan memimpin perusahaan plat merah.
Mereka yakni Mantan menteri ESDM Ignasius Jonan, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan rencana penunjukkan ketiga mantan menteri tersebut tidak masalah.
Baca: Politikus PPP Berharap Ahok dan Chandra Hamzah Bisa Tingkatkan Keuntungan Pertamina dan BTN
Ketiga mantan menteri tersebut merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang profesional.
“Menurut saya enggak ada masalah, kalau mereka profesional, punya kemamapuan,” ujar Andre Rosiade saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Andre Rosiade mengatakan Jonan pernah menjadi Dirut KAI.
Ia sukses mentransformasikan KAI sehingga bisa menjadi seperti sekarang.
Kemudian Rudiantara yang pernah menjadi direksi PLN dan Komisaris utama Semen Indonesia.
Terakhir Susi Pudjiastuti berhasil membangun berbagai perusahaan salah satunya Susi Air.
Baca: Djarot: Kenapa Cuma Ahok yang Disuruh Mundur?
“Mereka sangat punya kapasitas, jadi wajar apabila masih dipercaya memegang perusahaan negara. pak Jokowi pernah bekerjasama dengan mereka dan masih dipercaya,” katanya.
Meskipun kata Andre rencana penunjukkan ketiganya menjadi bos BUMN ada muatan politisnya.
Yakni, mereka tidak masuk kembali ke kabinet pemerintahan.
Mereka tersisih di periode ke dua pemerintahan Jokowi karena tidak memiliki beking yang kuat dari Parpol.
“Kabinet kan deket dengan dukungan politik. Mereka tidak punya dukungan politik, mereka merupakan profesional sehingga pesiden sulit mempertahankan mereka. Meskipun mereka tidak jadi menteri, tapi positifnya mereka punya kemampuan, jadi tidak ada masalah,” katanya.
Baca: Stafsus BUMN soal Rudiantara Jadi Bos PLN: Yang Buka Suratnya Pak Erick Thohir
Justru menurut Andre lebih tepat menunjuk para mantan menteri ketimbang Ahok.
Selain jauh dari kontroversi, para menteri sudah terbukti kinerjanya.
“Ahok saja diberi kesempatan, mengapa mereka tidak,” katanya.
Ahok sambangi kantor Erick Thohir
Hari Senin (25/11/2019) ini, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat.
Pantauan, sekitar pukul 09.30 WIB, Ahok yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang motif batik coklat tiba di lobby gedung BUMN.
Ia tampak menebar senyum ke sejumlah awak media yang telah menunggu. Kehadiran Ahok di gedung BUMN untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero).
RUPS digelar dalam rangka pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
"(Surat keputusan,red) Hari ini. Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya enggak tau kan, belum ketemu," ucap Ahok.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku belum kapan dirinya siap bekerja untuk perusahan berlambang kuda laut tersebut.
"Saya enggak tau, kan harus ngomong sama sekretaris komisaris ada. Kantor juga beda. Di perwira itu kan perwira 2," jelas Ahok.
Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga akan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Budi Sadikin saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Akan dilakukan juga pengangkatan dewan direksi baru, yaitu Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang diangkat menjadi Direktur Keuangan Pertamina.
Ahok harus ubah cara komunikasi
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.
"Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan pak Ahok agar mengubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Baca: BERLANGSUNG Live Streaming TV Online Indonesia vs Malaysia Siaran Langsung di Menoreh TV
Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.
Andre Rosiade mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Baca: Respons Sekjen PDIP Soal Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Tidak Harus Mundur Dari Partai
Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka Komisi VI DPR tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.
"Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat," katanya.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Baca: Erick Thohir Bakal Ajak Sandiaga Uno Pimpin Perusahaan BUMN?
"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina," ujar Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.
Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.
"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.