Selain itu, Ferdy Hasiman juga mengatakan bagaimana Ahok nantinya akan mengimplementasikan ilmunya ketika menjadi Komisaris Pertamina.
Ferdy Hasiman berharap Ahok dapat membuat Pertamina menjadi BUMN yang profesional sehingga dapat bersaing dengan perusahaan migas secara mendunia.
"Yang paling penting adalah leadership seorang Ahok, lalu bagaimana ia menularkan virus-virus kebaikan lalu mengaktualisasikan pengetahuan dia di Pertamina," ujar Ferdy Hasiman.
"Supaya Pertamina itu dibikin perusahaan yang sangat profesional yang bisa bersaing dengan perusahaan global lainnya," tambahnya.
Satu di antara tokoh yang tidak setuju mengenai penunjukan Ahok menjadi pimpinan Pertamina adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan masih ada orang lain yang dapat mengisi posisi tersebut.
Menurut Fadli Zon, kapasitas dan kapabilitas Ahok belum dapat menduduki jabatan Komisaris Utama di BUMN strategis yang menyangkut kepentingan orang banyak.
"Kalau saya menilai, seperti tidak ada orang lain saja, apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja," tutur Fadli Zon yang ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Fadli Zon mengatakan seharusnya Erick Thohir mencari sosok yang profesional dan memahami sektor minyak dan gas.
Fadli Zon juga meragukan Ahok ketika menjadi Komisaris Utama di Pertamina karena menurutnya Ahok bukan ahli minyak.
Hal tersebut menurut Fadli Zon akan membuat tokoh yang tidak setuju pada Ahok menjadi tidak suka.
"Kan harusnya mencari orang profesional, memangnya dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia di Pertamina," ucap Fadli Zon.
"Itu menimbulkan tokoh-tokoh, orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," tambahnya.
Fadli Zon menambahkan, penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena adanya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi memang pernah dipasangkan dengan Ahok dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012.
Selain itu, Presiden Jokowi dan Ahok mempunyai status keanggotaan di partai politik yang sama, yaitu PDI-P.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)(Kompas.com/Ihsanuddin)