Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Jateng, Erwin Ardian
TRIBUNNEWS.COM, LONDON-Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah berjuang mendapatkan satu kursi di Dewan International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional dalam sidang di markas besar IMO London, Inggris, mulai Senin (25/10)‑ Rabu (4/11/2019) lalu.
Wartawan Tribun Network, Erwin Ardian, yang ikut dalam delegasi Indonesia melakukan wawancara eksklusif dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal arah pembangunan transportasi Indonesia di sela sidang IMO di London.
Anda adalah satu dari sedikit menteri yang kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan yang sama. Apa evaluasi lima tahun lalu?
Kalau kita bicara lima tahun lalu, Pak Presiden kan selalu bicara soal kerja, kerja kerja. Oleh karena itu kita banyak sekali membangun sarana infrastruktur di berbagai daerah. Tak hanya membangun saja, Pak Jokowi ini adalah Presiden yang cerdas dan efektif. Kita membangun infrastruktur ini berdasarkan skala prioritas.
Baca: Menhub Tertantang Kejar Target Lima Bali Baru
Apa titik berat program Kementerian Perhubungan lima tahun ke depan?
Presiden meminta kita mendahulukan fasilitas‑fasilitas yang penting, supaya ini langsung mengangkat ekonomi Indonesia. Kita konsentrasi di 5 Bali baru, yaitu wilayah‑wilayah yang berpotensi mendatangkan devisa dari sektor pariwisata. Daerah tersebut adalah Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Labuan Bajo (NTT), Manado (Sulut), dan Mandalika (NTB).
Baca: Menhub Temui Dubes-Dubes Demi Galang Dukungan Jadi Anggota Dewan IMO
Apa yang dilakukan di lima daerah tersebut?
Kita akan fasilitasi semua sarana transportasi yang mendukung sektor wisata di sana, seperti pelabuhan, bandara, transportasi darat, dan sarana lainnya yang menunjang.
Bagaimana dengan pembangunan LRT di kota-kota selain Jakarta dan Palembang?
Itu akan saya evaluasi karena biayanya ternyata terlalu mahal. Selain di Jakarta akan dihentikan dulu dan diprioritaskan yang berbasis ban, bukan rel.
Baca: Menhub Budi Karya Sumadi Targetkan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo Selesai Sebelum Tahun Baru 2020
Apa yang akan dilakukan terkait pembenahan logistik?
Ya kalau soal itu memang bukan cuma infrastruktur saja. Tapi lebih ke SDM (sumber daya manusia). Misalnya di Tanjung Priok, kan sudah tidak ada pembangunan. Untuk memperbaiki sistem pengiriman barang, saya akan benahi. Saya akan tempatkan orang-orang terbaik saya di sana. Nanti akan saya pantau dan evaluasi.
Mengapa Indonesia harus masuk sebagai Dewan IMO?
Kalau ngomong soal IMO, tentu kita bicara soal laut, soal maritim. Indonesia adalah negara besar yang memiliki 17.000 pulau.
Sudah terbukti bahwa aktivitas laut kita paling intensif, terutama berkaitan dengan logistik. Karena kondisi Indonesia seperti itu, sangat relevan kita harus aktif di dalam IMO. Apalagi kita tahu Indonesia merupakan suatu daerah lintasan internasional.
Baca: Menhub Budi Karya Sumadi Targetkan Kereta Api Bandara Adi Soemarmo Selesai Sebelum Tahun Baru 2020
Apa manfaat lain dari keanggotaan di IMO bagi transportasi laut kita?
Delegasi Indonesia harus bisa mengikuti apa yang dibahas, setelah itu mempelajari dan mengaplikasikan, sehingga Indonesia memiliki regulasi dan standar operasi pelabuhan yang sama bagusnya di negara manapun di dunia.
Itu tentu tak mudah, tapi kita harus konsisten. Kita ini kan besar, sementara negara lain lebih kecil sehingga lebih mudah bagi mereka menerapkannya. Tapi kalau konsisten, kita bisa.
Baca: Di Munas Kagama, Budi Karya Ajak Konsolidasi Gagasan Untuk Indonesia Maju
Bagaimana posisi Indonesia di mata negara‑negara lain anggota IMO?
Selama ini reputasi kita cukup disegani. Dalam forum ini kita banyak bertemu dengan negara‑negara lain yang memiliki pengalaman dalam menjalankan pelabuhan, dan tidak kalah penting dalam hal bisnis.
Bahkan baru saja saya bertemu dengan Menteri Transportasi Swedia. Beliau meminta bertemu untuk menjelaskan program‑program yang dia lakukan. Ini menjadi upaya kita untuk mengetahui apa yang sekarang sedang terjadi di dunia, sehingga kita tidak salah dalam menentukan arah pembangunan.