Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu partai politik meminta mahar Rp 500 miliar kepada calon menteri terus bergulir.
Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, menegaskan isu yang dilontarkannya tersebut bukan isapan jempol belaka.
Dia meyakini apa yang terlontar dari mulutnya adalah kebenaran.
"Kalau saya bicara saya bukan cari sensasi. Saya tidak pernah mengutarakan sesuatu yang hanya untuk menarik perhatian. Kalau saya ungkapkan itu, pasti itu benar," kata Humprey Djemat dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Baca: Humprey Djemat: Jokowi Jangan Diam Sikapi Soal Penambahan Masa Jabatan Presiden, Diam Berarti Setuju
Humprey Djemat menjelaskan tujuannya mengungkapkan fakta soal mahar untuk kursi menteri guna untuk mengubah keadaan yang mengedepankan proses transaksional jabatan strategis di dalam istana kepresidenan.
Meski begitu, andai praktik demikian telah terjadi, Humprey Djemat menegaskan hanya Tuhan yang tahu kebenarannya.
Baca: Merasa Diancam Dibunuh, Abu Janda Laporkan Ustaz Maher ke Bareskrim Polri
Kemudian, untuk apa yang diungkapkannya soal mahar jabatan menteri, Humprey Djemat mengaku mengetahui fakta tersebut dari orangnya langsung.
"Bahwasanya terjadi juga, katakanlah, praktik transaksional itu sudah sampai masuk ke istana atau sudah dicoba masuk istana, kemungkinan itu sudah terjadi, Wallahu a'lam. Tapi yang saya ungkapkan itu benar karena orang itu yang bicara langsung sama saya," katanya.
Ditantang Achmad Baidowi
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Humphrey Djemat sebelumnnya menyebut ada partai politik yang meminta uang Rp 500 miliar kepada calon menteri.
Achmad Baidowi menantang balik Humphrey Djemat untuk menyebutkan partai yang meminta uang tersebut.
"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," kata Achmad Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).