Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana memangkas jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga yang nantinya tugas-tugas administratif bakal diganti dengan artificial intelligence (AI) atau robot.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan kalau rencana ini dilakukan secara mendadak, maka pelaksanaannya akan mustahil.
"Kalau serta merta saya kira mustahil untuk dikerjakan yang timbul malah maka akan terjadi gejolak dan kegaduhan," ujar Arif yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV Sabtu (30/11/2019).
Di sisi lain, Arif memandang kalau rencana ini dilakukan sebagai visi jangka panjang, hal ini akan menjadi sangat positif.
Arif menuturkan AI atau kecerdasan buatan memang dapat menjalankan fungsi-fungsi administratif.
Namun tidak sampai pada urusan dalam mengambil keputusan penting.
"Sebab ini kan kaitannya dengan birokrasi dan jangan lupa birokrasi itu orientasinya adalah pelayanan publik," ujar Arif.
"Artinya ini ada soal pemikiran, tautan batin dan seterusnya yang tidak dapat diselesaikan dengan model robotik," imbuhnya.
Disinggung terkait kepastian tidaka akan ada tumpang tindih terkait tugas yang digantikan dengan robot, Arif menungkapkan belum dijelaskan secara menyeluruh perihal itu.
"Justru karena itu, yang detail seperti ini memang belum terjelaskan," ungkap Arif.
Arif sendiri belum sepenuhnya yakin tugas eselon III dan IV dapat digantikan dengan AI.
Terlebih dalam persoalan pengambilan keputusan.
"Eelon III dan IV ini kan sifatnya teknis administratif pada urusan-urusan, apa bisa digantikan oleh artificial intelligence atau robot?" ujar Arif.
"Apa lagi menyangkut soal mengambilan keputusan," imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan kajiannya, Arif menuturkan tengah menunggu dari pemerintah.
Arif mengaku dirinya belum sepenuhnya mengerti terkait gagasan Jokowi ini.
Sehingga ia akan meminta penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpa RB) Tjahjo Kumolo.
"Kalau memang itu menjadi keseriusan dari pemerintah sebagai tindak lanjut, sebenarnya kunci pokoknya ini kan reformasi birokrasi melalui diregulasi debirokratisasi," ujar Arif.
"Nah ini nanti yang akan kami minta penjelasan setidaknya melalui Menpan RB seperti apa yang menjadi keinginann gagasan presiden yang sebenarnya cukup visioner," imbuhnya.
Dikutip dari laman Kompas.com, Jokowi telah menyampaikan gagasan terkait pemangkasan Eselon III dan IV di Kementerian Lembaga, pada acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019) lalu.
Wacana tersebut sesuai dengan visi Jokowi terkait reformasi birokrasi.
Nantinya tugas - tugas administratif yang biasanya dikerjakan oleh Eselon III dan IV akan diganti dengan AI atau robot.
Sementara itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan akan dipindah ke jabatan fungsional.
Dalam rencananya ini Jokowi bahkan sudah memerintahkan Tjahjo Kumolo untuk segera merealisasikannya.
Upaya ini akan dilakukan demi terjadinya birokrasi yang berjalan lebih cepat.
Disisi lain Jokowi menekankan rencana tersebut tetap tergantung dari omnibus law yang sedang disusun oleh pemerintah.
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Mutia Fauzia)