Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan akan memangkas pegawai Eselon III dan IV pada jabatan eselon di kementerian.
Presiden Jokowi menegaskan pemangkasan ini tidak akan memengaruhi pendapatan pejabat eselon III dan IV.
Jokowi pun mengaku sudah bicara dengan para ahli IT terkait usulan menggantikan jabatan tersebut dengan kecerdasan buatan atau sering disebut Artificial Intelligence (AI).
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, kebijakan tersebut menyangkut dengan visi Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi.
Sehingga ke depannya, dengan memangkas pegawai eselon III dan IV itu sebagai upaya menggencarkan reformasi birokrasi.
"Kalau yang disampaikan Pak Jokowi dari apa yang disampaikan oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo, bahwa memang dengan visi presiden ke depan, reformasi birokrasi akan digencarkan," ujar Arif di Studio Menara Kompas, Jakarta, Jumat (29/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Menurutnya, kebijakan untuk memangkas pejabat eselon III dan IV itu akan dilakukan Jokowi secara bertahap.
"Salah satu yang penting adalah memangkas untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV, tetapi secara bertahap," jelas Arif.
Arif menuturkan, kebijakan dari Presiden Jokowi itu akan menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga tidak mudah untuk melakukan kebijakan tersebut.
"Karena ini menyangkut nasib banyak orang, tidak bisa serta merta seperti membalik telapak tangan," kata dia.
Menurut Arif, saat ini Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan kepegawaian.
Sehingga permasalahan yang ada itu, harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Kita juga masih banyak masalah yang menyangkut kepegawaian, yang harus diselesaikan masalah tenaga honorer misalnya," imbuhnya.
Menurutnya, selain permasalahan kepegawaian, reformasi birokrasi juga harus tetap dijalankan.
Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, dan proses dari pelayanan publik itu harus dilakukan dengan mudah.
"Pada satu sisi reformasi birokrasi harus jalan, pelayanan publik meningkat, proses harus disederhanakan," ujar Arif.
"Di sisi lain ada masalah yang terkait dengan kepegawaian kita yang harus diatasi, supaya tidak menjadi beban sosial dan politik di kemudian hari," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian maupun lembaga.
Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan.
Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV.
Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot kecerdasan buatan.
"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi, dikutip dari Kompas TV, Jumat (29/11/2019).
Jokowi pun menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.
Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.
"Kalau diganti Artificial Intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Widyadewi Metta Adya Irani)