Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir copot jabatan komisaris dan direksi Bank Tabungan Negara (BTN) karena kasus korupsi.
Kasus korupsi yang kabarnya senilai Rp 300 milliar tersebut melibatkan dua komisaris dan satu direksi di BTN.
"Beri waktu buat komisaris yang ada di BTN. Saya rasa tadi Komisi VI mendukung kalau memang ada hal-hal yang sifatnya kasus hukum, ya harus diproses," jelasnya melalui YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019).
Erick Thohir juga menyampaikan ada dukungan dari Komisi VI untuk melakukan transparasi.
"BUMN ini harus berjalan secara transparan dan profesional dan tentu dari pihak kementerian sangat senang sekali kalau memang kami terus diawasi," tutur Erick Thohir.
Kasus Korupsi
Seperti diberitakan sebelumnya, bank spesialis perumahan ini sempat tercatut kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dan novasi oleh BTN cabang Semarang.
Menurut informasi terakhir, saat ini kasus tersebut tengah masuk dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) yakni berupa pemeriksaan terhadap beberapa saksi.
Baca: Menteri BUMN Erick Thohir Berikan Waktu Komisaris dan Direksi Baru BTN Review Kinerja Perusahaan
Sebelumnya, Manajemen BTN melalui Sekretaris Perusahaan Achmad Chaerul mengonfirmasi bahwa hal tersebut memang sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejagung.
Menurut perseroan, novasi yang dilakukan oleh perseroan merupakan langkah-langkah pengamanan bank dalam rangka prudential banking process untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan, terutama dalam pengembangan proyek di wilayah tersebut.
"Dalam hal Kejaksaan Agung RI akan memutuskan tentang kebijakan novasi tersebut, perseroan akan mengikuti proses hukum yang berjalan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (27/8/2019).
Baca : Persunting Citra Kirana, Rezky Aditya Mengaku Grogi & Tegang hingga Akhirnya Saling Menenangkan
Erick Thohir Diminta Selidiki Keterlibatan Luhut Panjaitan dalam Konflik BUMN
Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelidiki keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam kasus sengketa PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).