Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku akan tetap menjadi juru bicara rakyat dan bersuara lantang dalam mengkritisi kinerja pemerintah, meskipun tidak masuk dalam daftar juru bicara Gerindra.
"Dalam posisi sebagai parlemen, sesuai konstitusi, saya harus tetap mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi saya jadi jubir rakyat sejak jadi Wakil Ketua DPR (2014-2019) hingga sekarang," kata Fadli Zon melalui sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Jumat (6/12/2019).
Apalagi kata Fadli Zon yang memberinya mandat memjadi anggota DPR adalah 230.524 pemilih di Dapil Jawa Barat V.
"Karena itu saya menempatkan diri sebagai juru bicara rakyat. Jadi bukan hanya menjadi juru bicara partai. Tapi juru bicara rakyat," jelas Fadli Zon.
Dia memahami, bila kini Gerindra memerlukan adanya juru bicara partai.
Mengingat Gerindra dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Dalam posisi demikian, kata Fadli Zon tentu Gerindra perlu menunjuk orang-orang yang dekat dengan kekuasaan untuk menjadi juru bicara.
"Mungkin karena butuh orang-orang yang dekat kekuasaan, kemudian untuk bicara tentang keberhasilan-keberhasilan dari kekuasaan sekarang. Mereka menjadi juru bicara atau semacam memuji-muji kekuasaan," jelas Fadli Zon.
Fadli Zon menegaskan, tidak ada posisi juru bicara partai.
Baru kali ini dibentuk juru bicara partai.
"Sejak dulu tidak ada yang ditunjuk spesifik jadi juru bicara partai. Kecuali saya dulu pernah menjadi Ketua Badan Komunikasi," kata Fadli Zon.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai tepat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tidak menunjuk dirinya sebagai juru bicara khusus.
Arief Poyuono menyadari dirinya tidak punya pengalaman sebagai public relations (hubungan masyarakat).
"Saya ini tidak punya pengalaman sebagai jubir karena saya ini tidak berlatar belakang sebagai PR. Saya ini keahliannya cuma bisa manggul karung dan memobilisasi masyarakat," ujar Arief Poyuono melalui sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Jumat (6/12/2019)