Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan upaya politik uang atau money politic selama pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
Menurut dia, politik uang menjadi salah satu pemicu munculnya praktik korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol).
"Itu lahir dari riset, dari penelitian terkait harapan masyarakat terhadap partai politik, salah satunya lahirlah itu, politik tanpa mahar," kata dia, dalam keterangannya, di sela-sela kunjungan safari konsolidasi Partai NasDem di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (8/12/2019).
Dia menegaskan sikap Partai NasDem mengusung 'Politik Tanpa Mahar'. Slogan ini menjadi haluan dalam berdemokrasi di Indonesia.
Dia menjelaskan, kalimat itu ternyata mempunyai makna mendalam. Haluan itu tercipta bukan untuk pencitraan, melainkan hal yang diserap dari keluh kesah masyarakat terkait dengan politik yang diidentikkan dengan uang.
"Bukan untuk pencitraan NasDem, melainkan tuntutan rakyat Indonesia.
Partai NasDem lahir di era reformasi dan tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik tanpa adanya mahar politik," kata dia.
Bagi bakal calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, kata dia, untuk mendapat rekomendasi Partai NasDem tidak perlu berkenalan dengan wakil ketua umum atau pengurus DPP NasDem lainnya.
Partai NasDem akan menjaring calon kepala daerah melalui hasil survey dari 8 lembaga survey. Dari hasil itu, dipilih untuk diberikan rekomendasi usungan partai berdasarkan kriteria yang diharapkan masyarakat.
Nantinya, dia melanjutkan, calon kepala daerah yang diusung adalah putera terbaik, tidak mesti kader partai. Oleh sebab itu, NasDem berkomitmen tetap konsisten menolak mahar politik.
Untuk itu, dia mengingatkan, bagi bakal calon bupati, walikota, dan gubernur yang melamar ke Partai NasDem agar sejak dini menyiapkan gagasan perubahan demi mensejahterakan masyarakat.
"Kami bisa membaca keinginan publik lewat lembaga survei. Jika sudah tahu tidak berpotensi jangan dipaksakan. Tidak harus datang membawa sekoper uang karena hal itu tidak menjadi syarat Partai NasDem," ujarnya.
Dia meyakini, kepala daerah yang lahir dari kontestasi Pilkada tanpa mengumbar mahar politik akan membawa perubahan besar, dan tak rentan melakukan korupsi saat menjabat nanti.
Untuk diketahui, Partai NasDem melakukan safari konsolidasi pertama meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan.
Sebelum ke Kalimantan Timur, rombongan DPP Partai NasDem yang dipimpin Ahmad Ali itu telah berkunjung ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Selanjutnya akan menggelar agenda konsolidasi bersama kader NasDem di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Selain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, pengurus DPP Partai NasDem yang mengikuti safari konsolidasi diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse, Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Teritori Partai NasDem Kalimantan Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ketua Umum DPP Garnita Malahayati Indira Chunda Thita.
Agenda safari konsolidasi itu digelar menindaklanjuti hasil Kongres Partai NasDem ke-II di Jakarta yang menargetkan Partai NasDem tampil sebagai pemenang di Pemilu 2024 mendatang.