Baca tanpa iklan
Dia meyakini Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sama untuk mewujudkan kontribusi perempuan di parlemen.
Yenny Wahid
Sebelumnya, Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muslimat NU Yenny Wahid yang juga menjadi narasumber mengatakan seorang perempuan terlebih ibu punya hak luar biasa untuk menularkan nilai-nilai kebaikan pada anak.
Terlebih lagi dalam banyak penelitian, diungkap Yenny, ada korelasi langsung antara keterlibatan perempuan dengan tingkat korupsi rendah.
"Perempuan punya kemampuan lebih untuk memerangi korupsi. Perempuan harus aktif jadi agen perubahan. Ini terlibat betul efek luar biasa dari perempuan," tambah Yenny Wahid.
3. Cuitan Mahfud MD tentang People Power, Pemenang Pilpres, dan Real Count KPU
Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), pada April lalu turut membicarakan pendapatnya mengenai Isu People Power.
Tanggapan tersebut Mahfud MD berikan dalam cuitan-cuitan melalui akun twitternya resmi miliknya yakni @mohmahfudMD, Kamis (19/4/2019).
Dalam menanggapi Isu People Power tersebut Mahfud MD mengatakan jika masyarakat agar tidak resah.
"Jangan resah dengan isu2 people power."
"Jika people power diartikan sabagai gerakan rakyat secara bersama dan masif untuk melakukan perubahan maka Pemilu itu sendiri adalah people power yang sesungguhnya."
"People power tak hrs diartikan sbg gerakan fisik utk melawan yg kita anggap dzalim." tulis Mahfud MD dalam akun resmi twitter tersebut.
Mahfud MD juga menuliskan hal yang berbeda mengenai pemenang Pilpres 2019.
Guru besar UII, Yogyakarta tersebut juga mengungkapkan jika saat ini belum ada secara resmi pemenang Pilpres di tahun 2019.
Ia mengatakan jika pemenang Pilpres 2019 masih melalui hitung manual yang dilakukan oleh KPU.
"Wahai Saudara" sebangsa dan setanah air."
'Ketahuilah, sampai saat ini blm ada pemenang Pilpres 2019 yang resmi."
"Hitung cepat dari pihak mana pun sekarang ini blm sah."
"Penentunya nanti adalah KPU melalui hitung manual yang bisa diawasi bersama."
Kendati demikian ia juga menambahkan jika semua pihak agar tetap tenang dan menunggu keputusan resmi dari KPU
"Sebaiknya semua pihak tenang, menunggu keputusan KPU." tulis Mahfud MD dalam cuitan di akun twitternya tersebut.
Tak hanya menanggapi dua hal diatas saja, Ia pun juga membahas mengenai Real Count KPU yang saat ini tengah berlangsung.
Ia juga sempat menyinggung mengenai hasil dari Quick Count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga-lembaga survei.
"Hasil Quick Count dari berbagai lembaga survai masih harus dibuktikan pada perhitungan manual,"
"hasil real count dari kontestan juga belum mencakup seluruh TPS dari 811.000 TPS di seluruh Indonesia."
"Proses2 untuk menjamin kebenaran resminya juga masih berlangsung dan masih bisa kita kawal dengan ketat" pungkas Mahfud MD dalam sebuah cuitan di akun resmi twitternya tersebut.
Terlepas dari kedua hal tersebut, Mahfud MD memang dikenal masyarakat sebagai seorang yang bijak.
Ia kerap kali membagikan sebuah kabar-kabar yang berkaitan dengan hukum serta konstitusi.
Tak hanya itu saja, Mahfud MD juga kerap mengomentari berbagai persoalan politik yang terjadi di Indonesia.
Mahfud MD juga kerap bersafari politik dan menjadi narasumber dalam sebuah acara-acara penting.
Disisi lain melalui akun resmi twitternya tersebut, Mahfud MD banyak dikenal warganet karena wejangan hingga informasi yang ia bagikan.
4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Itulah keempat berita nasional terpopuler yang dirangkum oleh Tribunnews, yang terjadi pada April 2019.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Apfia/Fahdi Fahlevi/Ria Anastasia/Theresia Felisiani/Umar Agus W)