Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, Ujian Nasional (UN) tidak dihapus, melainkan digantikan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Demikian klarifikasi Nadiem dalam Rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Dia memjelaskan, UN hanya diganti formatnya menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Hanya mau klarifikasi beberapa hal agar tidak ada mispersepsi. UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadi UN itu diganti jadi Asesmen Kompetensi," ujar Nadiem.
Menurut Nadiem, yang dihapus adalah format per mata pelajaran, bukan UN itu sendiri.
Untuk itu dia meminta anggota Komisi X DPR RI tidak lagi mengatakan kepada media, bahwa UN dihapus.
"Yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum. Itu yang dihapus dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum," jelasnya.
Baca: Giliran Anggota DPD Dukung Mas Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional
Kata Nadiem, asesmen kompetensi itu seperti The Programme for International Student Assessment (PISA) yang dibuat Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
"Diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu, Survei Karakter," ujarnya.
Nadiem: Kita Tidak Butuh Anak-anak Jago Menghafal
Nadiem Makarim mengatakan dirinya mengedepankan inovasi kepada para guru dan siswa dalam program 'Merdeka Belajar'.
Menurut Nadiem, kunci agar Indonesia menjadi negara maju adalah dengan memberikan kebebasan kepada guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
"Inilah yang seharusnya terjadi, para guru harus diberikan kebebasan untuk mencoba hal-hal baru, dan tanpa itu kita gak akan maju sebagai negara, itu namanya inovasi," ujar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Menurut Nadiem, satu-satunya cara berinovasi adalah dengan melakukan percobaan kecil di sekolah.
Mantan CEO Gojek ini menilai Indonesia tidak membutuhkan anak-anak yang hanya mahir menghafal, namun juga mampu berinovasi.
"Kita tidak butuh anak-anak jago menghafal pak, Mohon maaf jujur saja, dunia tidak membutuhkan anak yang jago menghafal," tutur Nadiem.
Seperti diketahui, Nadiem mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pada Kamis (12/12/2019).
Dalam raker ini, Komisi X DPR meminta penjelasan kebijakan Nadiem yang meniadakan Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.
Sebelumnya, Nadiem membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).
Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.