Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pekan ini.
Mukernas dijadwalkan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Tepatnya, Mukernas berlangsung selama 3 hari berturut-turut, mulai 14-16 Desember 2019.
Komisi II DPP-RI Achmad Baidowi mengatakan, Mukernas ini akan diikuti seluruh pengurus harian DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan seluruh fungsionaris partai lainnya yang masuk dalam kepengurusan sah.
Achmad Baidowi atau Awi yang juga Ketua Komite Pelaksana Mukernas PPP ini mengatakan beberapa hal akan dibahas dalam Mukernas.
"Mukernas akan mengambil keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP," kata Awi, dilansir Kompas.com.
Pada Mukernas, nantinya juga akan dibahas mengenai percepatan penyelenggaraan Muktamar 2020.
Oleh karena itu, akan ada penentuan jadwal penyelenggaraan Muktamar untuk memilih ketua umum PPP.
Selain itu, akan dirapatkan mengenenai penyusunan strategi menghadapi Pilkada 2020.
Di sisi lain, PPP versi Muktamar Jakarta telah menggelar Mukernas ke-V pada bulan lalu.
Tepatnya 30-31 November 2019 di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.
Dikutip dari Kompas.com, Humphery Djemat selaku Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, mengatakan tujuan utama Mukernas adalah membahas penyatuan kembali partai PPP.
Menurutnya penyatuan PPP merupakan syarat mutlak agar partai berlambang Ka'bah itu dapat bersatu kembali menjadi partai yang kuat dan besar.
Ia menambahkan, setelah kembali bersatu diharapkan PPP akan berubah menjadi partai yang bersih.
"Baru pertama kali ini lah Mukernas membicarakan mengenai penyatuan PPP. Sebelumnya tidak pernah. Mukernas yang sebelumnya itu tidak membicarakan penyatuan mengenai PPP," kata Humphrey usai pembukaan Mukernas, Sabtu (30/11/2019).
Menyikapi Pilkada 2020, Humphery Djemat menolak adanya praktik politik transaksional dan pemberian mahar.
Kendati telah melangsungkan lebih awal Mukernas, Achmad Baidowi tetap mempersilakan kubu pihak Humphery Djemat ini menghadiri Mukernas hari ini.
Tetapi Awi menggarisbawahi, hadirnya PPP kubu Humphery Djemat bukan sebagai utusan.
Namun, kubu PPP hasil Muktamar Jakarta hadir sebagai peninjau atau peserta Mukernas.
"Bagaimana yang masih mengklaim dirinya sebagai PPP? Ya kalau mau hadir, hadir saja," ujar Awi di kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam hal ini, Awi menegaskan kembali Mukernas PPP hanya boleh diselenggarakan oleh pengurus harian DPP PPP yang sah diakui negara.
Adapun, kelompok yang diakui oleh negara adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.
Seperti diketahui sebelumnya, terdapat dualisme di internal PPP.
Hal ini berawal dari Pemilu 2014 lalu.
Antarkedua belah kubu ini berbeda pilihan mengenai capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Perbedaan ini berlanjut hingga Pemilu 2019 dengan capres yang sama.
Kronologi Perpecahan PPP
Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, adanya perpecahan anggota PPP dikarenakan sebagai berikut:
1. Adanya dinamika politik di PPP bermula dari Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
2. Bermula dari pemetaan dukungan Pemilihan Presiden 2014.
3. Munculnya dukungan untuk Jokowi-Jusuf Kalla, walau PPP belum mengumumkan resmi dukungan Pilpres 2014.
4. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali maju dalam Pilres 2014 mendukung Prabowo Subianto.
Dilansir Tribunnews, Suryadharma Ali berorasi dalam kampanye yang digelar Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno.
Suryadharma Ali berani melakukan manuver hingga banyak kader elit PPP seperti pengurus DPW dan DPC yang kaget.
Saat itu Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menegaskan PPP tidak pernah membuat kesepakatan formal untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra.
5. Gesekan kembali terjadi saat peta politik dalam PPP mengerucut menjadi dua nama, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Tak hanya Suryadharma Ali, namun Djan Faridz juga ikut menghadiri kampanye Gerindra mendukung Prabowo.
6. Suryadharma Ali terseret sebagai tersangka KPK.
Akibatnya kalangan kader PPP dibuat resah.
Oleh karena itu, maka Suryadharma Ali harus mundur demi nama baik PPP.
7. Diselenggarakannya Muktamar Surabaya dan terpilih secara aklamasi nama Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
Karena Romahurmuziy (Rommy) tersangka kasus KPK jual beli jabatan selanjutnya digantikan Suharso Monoarfa.
8. Sedang Humphery Djemat menggantikan Suryadharma Ali. (*)
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Ardito Ramadhan/Ferdinand Waskita)