Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tidak tertarik maju dalam pemilihan presiden pada 2024 mendatang.
Ia menyatakan tidak tertarik maju menjadi calon presiden di tahun politik 2024 nanti.
Alasannya, Erick mempunyai banyak pekerjaan di Kementerian BUMN, sehingga ia tak ingin memikirkannya.
"Saya rasa 2024 bukan sesuatu yang menarik, secara pribadi," ujar Erick Thohir, dikutip dari YouTube metrotvnews, Senin (16/12/2019).
"Dalam arti, di sini aja banyak kerjaan," lanjut Erick Thohir.
Erick Thohir berpendapat, dirinya belum tentu berhasil jika mencalonkan diri menjadi presiden.
"Ya belum tentu berhasil, udah mikir ke sana," katanya.
Namun, Erick mengungkapkan, dirinya mempunyai pemikiran kalau presiden terpilih di pemilu 2024 nanti, berasal dari suku Jawa.
Cek Pengumuman Kelulusan CPNS Mahkamah Agung 2023 dan Cara Sanggah Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB
CATAT,Ini Jadwal Pengumuman Kelulusan SKB CAT CPNS 2023 dan Link Cek Hasil Integrasi Nilai SKD & SKB
"Saya rasa presiden 2024, feeling saya kok tetep orang Jawa," ungkap Erick Thohir.
Mengenai peluang lain maju menjadi calon wakil presiden, Erick juga mengaku tidak tertarik.
Ia menilai, banyak orang lain yang sudah membuktikan hasil kinerjanya.
"Saya pikir banyak figur yang bagus," katanya.
"Saya rasa banyak figur-figur yang sudah kasih lihat bukti kerjanya," jelas Erick.
Menteri BUMN ini menyebut, ada kepala daerah yang pantas menjadi calon wakil presiden.
"Kepala-kepala daerah itu mempunyai figur yang cukup dominan," ujar Erick.
Sehingga, Erick Thohir lebih fokus pada kerjaannya di Kementerian BUMN.
"Saya lebih bagus fokus hari ini, kerja baik-baik," ungkapnya.
Dalam tayangan tersebut, Erick mengungkapkan, kariernya sebagai Menteri BUMN bisa saja hanya dua tahun.
"Toh, bisa dua tahun juga kan," kata Erick.
Menurut dia, karier sebagai pembantu presiden mempunyai banyak resiko yang harus dihadapi.
"Kan namanya pembantu presiden, itu resikonya ya ada," ungkapnya.
Resiko yang dimaksud Erick Thohir yaitu pencopotan posisinya saat ini sebagai Menteri BUMN.
"Resikonya dalam arti ya dicopot," imbuhnya.
Menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya ke depan, Erick berujar dirinya sudah siap.
"Jadi kita harus siap," lanjut Erick Thohir.
Kinerja Erick Thohir yang Jadi Sorotan
1. Pemilihan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina
Keputusan Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama Pertamina, menimbulkan banyak pro-kontra di kalangan masyarakat dan politisi.
Mengenai alasan dari pemilihan Ahok, Erick menilai Ahok bisa membantu Pertamina mencapai target-target ke depannya.
Ia berujar jika Ahok adalah sosok pendobrak yang dirasa pas untuk menempati posisi Komisaris Utama Pertamina.
Sebab, dengan adanya sosok pendobrak seperti Ahok, Pertamina bisa mencapai targetnya.
2. Kepmen Membatasi Anak perusahaan BUMN
Erick Thohir telah mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Erick Thohir menyebut saat ini perusahaan BUMN terus membentuk anak perusahaannya.
Erick menyebut Kepmen yang dikeluarkan itu untuk mengembalikkan sistem perusahaan BUMN.
Menteri BUMN ini menyebut harus ada alasannya jika ingin membentuk anak perusahaan BUMN.
Mengingat saat ini pihak Kementerian BUMN tengah gencar memperbaiki sistem dan jabatan dari perusahaan BUMN.
Sehingga Erick menyebut alasan itu yang mendorong terbentuknya Kepmen.
3. Pemberhentian Ari Askhara yang Terlibat Penyelundupan di Garuda
Erick Thohir sangat menyayangkan Direktur Utama (Dirut) Garuda, Ari Askhara yang memperburuk citra dan kinerja BUMN.
Diketahui Direktur Jenderal Bea dan Cukai menemukan motor besar (moge) Harley Davidson dan sepeda mewah Brompton di maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
Bukti-bukti penemuan dan Komite Audit menyatakan, motor Harley Davidson tersebut milik I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Ashkara.
Erick Thohir menyebut kasus penyelundupan ini sungguh menyedihkan, karena prosesnya menyeluruh.
Ia menyebut, kasus Garuda ini terjadi ketika Kementerian BUMN tengah membangun kinerja dan meningkatkan citra dari tiap perusahaan BUMN.
(Tribunnews.com/Nuryanti)