Baca tanpa iklan
"Kan bukan hanya lobster saja masalah kita, belum masalah rajungan, masalah lain adalah kepiting, yang ada pedagang kepiting soka, pengusaha kepiting soka yang sekarang pada gulung tikar. Belum kerapu, yang sekarang sudah gulung tikar, ini mau diapain?" ujarnya.
Takkan Mundur
Semua permasalahan tersebut, kata Edhy, dapat diselesaikan dengan satu peraturan menteri.
"Kenapa saya tidak mengambil keputusan itu? Kok saya hanya takut dengan media sosial yang menyerang saya. Jangankan menyerang saya, menembak kepala saya pun saya akan ambil keputusan untuk rakyat saya," katanya.
Edhy pun mengaku tetap akan terus melangkah dan tidak akan ragu untuk mengambil kebijakan.
"Jadi bapak ibu sekalian jangan uji keberanian saya menghadapi ini," katanya.
Edhy juga membuka ruang dialog ketika ada yang tidak setuju. Edhy mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk datang dan menyampaikan. Jangan hanya berbicara di publik.
Usai acara, saat diminta tanggapan terkait dimedia sosial ada tagar menenggelamkan dirinya karena wacana ekspor benih lobster, Edhy menaggapi santai.
"Enggak ada masalah. Saya ditenggelamkan enggak ada masalah. Jangankan ditenggelamkan, ditembak kepala saya, kalau saya yakin ini untuk kepentingan masyarakat saya, saya akan lakukan, enggak usah khawatir," ucapnya.
• Buruh Tangerang Gorok Lehernya Pakai Mesin Gerinda di Masjid
Edy mengatakan dirinya sudah iklas hidupnya untuk membangun negeri ini. Ia pun akan membuktikan jika presiden tidak salah menunjuk dirinya menjadi menteri.
"Saya akan buktikan ke Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak salah memilih saya. Pak Jokowi tidak salah menunjuk saya, dan akan saya buktikan," ujarnya.
Susi Jawab dengan Data
Sebelumnya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara terang-terangan tak setuju kalau ekspor benih lobster kembali dibuka.
Saat dirinya menjabat, terbit Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.
Aturan itulah yang masuk dalam daftar Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo, untuk direvisi.