Baca tanpa iklan
d. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 akan memberikan jawaban atas sanggahan yang diajukan peserta.
Bagi peserta yang sanggahannya dapat diterima dan dinyatakan LULUS seleksi administrasi pada tanggal 31 Desember 2019 di laman http://cpns.pu.go.id.
e. Masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali (dokumen), mengunggah ulang (dokumen), menambah informasi, mengunggah dokumen yang salah,dan memperbaharui atau menambah dokume napapun.
f. Sanggahan yang diajukan di luar mekanisme yang ditetapkan (tidak melalui akun masing-masing peserta pada laman https://sscn.bkn.go.id), tidak akan ditindaklanjuti oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca selengkapnya klik lini disini
Berikut rincian jumlah pelamar per unit kerja penempatan pengadaan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat tahun 2019.
Masa Sanggah CPNS Kementerian PUPR 2019
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan ingin menggunakan kesempatan masa sanggah untuk menyanggah.
Tahapan jadwal seleksi calon pegewai negeri sipil (CPNS) 2019 telah memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi yang dimulai pada Kamis (12/12/2019).
Sesuai dengan jadwal terbaru tentang pelaksanaan seleksi CPNS 2019 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS telah berlangsung hingga Senin (16/12/2019).
Setelah itu, tahapan selanjutnya yakni masa sanggah yang akan dimulai pada 16 Desember hingga 26 Desember 2019.
Bagi peserta seleksi calon pegewai negeri sipil (CPNS) 2019 yang tidak lolos di pengumuman hasil seleksi administrasi karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), masih dapat menggunakan masa sanggah.
Proses sanggahan melalui tahap masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi, kemudian instansi dapat mengumumkan kembali maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya.