Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah tengah mengevaluasi layanan call center tanggap bencana. Pasalnya saat banjir mendera Jabodetabek Rabu, 1 Januari 2020 lalu, cuma ada dua call center yang dibuka pada tingkat kabupaten/kota.
"Pemda dan kami sendiri, sedang kita evaluasi, hanya buat dua call center kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra, dalam diskusi Polemik di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Dia mengatakan, layanan call center yang terbatas tak berbanding lurus dengan jumlah panggilan darurat dari masyarakat ketika bencana terjadi. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri jika tidak dibereskan secepatnya.
Layanan call center nantinya akan diperbanyak supaya bisa mengakomodasi keluhan warga yang wilayahnya terdampak bencana di lapangan. "Jumlah call yang banyak tentu saja jadi masalah sendiri," kata dia.
Dia mengatakan, penanganan bencana pertama kali sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB hanya sebatas mendampingi penanganan yang dilakukan Pemda.
"Penanganan bencana itu jadi tanggung jawab Pemda, Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB mendampingi Pemda," ungkap Bambang.
Baca: Kenapa Banjir di Bekasi Paling Parah? Ini Kata BNPB
Ia menambahkan, bencana seperti banjir di Jakarta terjadi di hari libur. Kondisi ini menyumbang kekagetan luar biasa, baik itu dari sisi masyarakat maupun pemerintah.
Baca: Ternyata Banjir 2020 Pernah Melanda Monas pada Tahun 1897
Sebab sumber daya manusia menjadi terbatas karena sebagian tengah mengambil waktu berlibur. Sehingga mereka yang berada di lapangan menjadi berkurang untuk bisa langsung membuat langkah antisipasi.
"Kalau banjir di hari libur memang terjadi kekagetan luar biasa," ujar dia.
"Artinya dengan curah hujan sebesar itu dan berlangsung demikian cepat tentunya terjadi banjir massif, dan Sumberdaya terbatas karena waktu itu libur," pungkas Bambang.