Baca tanpa iklan
Menurutnya, pemerintah menyatakan, siapapun negara lain tidak boleh masuk ke wilayah tersebut tanpa izin dari pemerintah Indonesia.
"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita, itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," ungkapnya.
Dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di Natuna, Mahfud MD akan mengirim 120 orang nelayan Pantura ke daerah tersebut.
"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana (Natuna)," ujar Mahfud MD.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah tegas menolak klaim China tersebut dan menyatakan, perairan Natuna sah milik Indonesia.
Sehingga, Mahfud MD menyebut, Presiden Jokowi telah menegaskan, kedaulatan NKRI tidak bisa ditukar dengan apa pun.
Menurut Mahfud, pada awal jabatannya, Presiden Jokowi langsung mengadakan rapat di atas kapal dalam rangka pengamanan laut di wilayah Natuna.
"Saat itu menegaskan, tidak sejengkal batas pun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah."
"Menurut presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Terkait pengiriman 120 orang nelayan dari Pantura Jawa ke Natuna, menurutnya, hal tersebut juga sebagai satu pelaksanaan atas perintah Presiden Jokowi agar negara bisa hadir dan memastikan, perairan Natuna adalah milik Indonesia.
"Kita koordinasikan terus mulai hari ini dengan instansi terkait, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri," kata Mahfud MD.
Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak ada kompromi jika menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya mau garisbawahi ya, supaya clear. Kalau menyangkut kedaulatan, kita tidak akan pernah ada kompromi," ujar Luhut di Kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.