Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti belanja barang di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Khususnya terkait anggaran belanja perjalanan dinas kementerian ini yang dianggap cukup besar.
Hal itu disampaikan Anggota IV BPK Isma Yatun dalam sambutannya pada agenda Laporan Tahun Anggaran (TA) 2019 yang digelar di Gedung BPK, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020) dan dihadiri Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah menteri lainnya.
"Kami memperingatkan Bapak Menko (Luhut), belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas akan kami soroti," ujar Isma.
Mendengar apa yang disampaikan Isma, Luhut pun mengakui bahwa memang terdapat masalah pada Surat Perjalanan Dinas (SPD) kementeriannya.
Namun ia menekankan bahwa dirinya lebih sering merogoh 'kocek pribadi' saat melakukan perjalanan dinas daripada menggunakan uang negara.
Luhut pun sedikit menyampaikan curhatnya dalam momen tersebut.
"Saya boleh kritik kepada Ibu Isma, memang ada masalah dengan belanja SPD, mungkin ini komplain masalah semua rakyat ini, mulai dari tingkat menteri, sampai yang paling bawah," kata Luhut.
Ia kemudian membocorkan bahwa untuk memenuhi akomodasinya selama melakukan perjalanan dinas, ia tidak mungkin menggunakan uang negara yang telah dijatah karena itu tidak cukup.
"Saya pergi ke mana, hotel enak, karena saya bayar sendiri, karena dibayar kantor itu kurang," jelas Luhut.
Luhut pun menyadari dan akan memperbaiki masalah belanja barang di kementeriannya ini.
Ia berharap kedepannya, kementerian yang dipimpinnya ini bisa terus melakukan transparansi terkait data keuangan kepada BPK.
"Saya juga harus jujur akan itu, dan itu suatu masalah (maka) harus kita perbaiki," pungkas Luhut.
Perlu diketahui, Kemenko Maritim dan Investasi menempati posisi terbesar kedua terkait pembelanjaan anggaran yakni sebesar 78,82 persen.
Ini tertera dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.
Sementara posisi selanjutnya ditempati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 58,94 persen, lalu Kementerian Pertanian 68,84 persen.
Selanjutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 79,48 persen, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 64,01 persen.