Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon, menyuarakan pendapatnya untuk persoalan klaim China atas Perairan Natuna.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Indonesia harus melakukan kombinasi.
Kombinasi diperlukan untuk mempertahankan wilayah Natuna sebagai milik Indonesia yang belakangan ini menjadi persoalan lantaran klaim China.
Fadli Zon, menjadi bintang tamu dalam acara Mata Najwa di Trans7 bertajuk Ada China di Natuna.
Tak hanya mantan Wakil Ketua DPR periode sebelumnya, hadir juga Kepala KSP Moeldoko, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, hingga Peneliti CSIS Evan Laksmana.
Untuk menanggapi narasi klaim China atas Periran Natuna, Fadli Zon mengungkapkan soal kombinasi.
Kombinasi yang dia maksud adalah kehadiran Pemerintah di Natuna dan langkah diplomasi.
"Kehadiran kita secara fisik itu sangat perlu. Kita perlu menggunakan teknologi untuk membuat kita tahu, agar ada respon yg cepat,” ungkapnya.
Sementara, pihaknya juga mengungkap pentingnya langkah diplomasi dari Indonesia untuk China.
Bahkan pihaknya menerangkan, langkah drastis harus dilakukan jika diplomasi tak ditanggapi China.
"Kalau sampai diplomasi tinggi tidak ada reaksi, maka kita harus mengambil langkah yang drastis,” tegas dia.
Pulangkan Dubes RI di China
Sementara itu peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksaman, berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah langkah-langah terukur.
Seperti halnya menarik duta besar Indonesia di China.