Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Anies Baswedan, menanggapi instruksi dari Presiden Jokowi sebelumnya terkait normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota Jakarta.
Sehingga ia meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Anies menambahkan, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.
Namun, ia menyebut, nantinya Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir sungai.
"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi seluruh sungai di Jakarta.
"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Sehingga, Jokowi meminta sungai di Jakarta perlu dilakukan normalisasi kembali.
"Ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.
Jokowi meminta sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera dirampungkan.
Selain itu, ia juga meminta terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini bisa diselesaikan.
"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," ungkap Jokowi.
"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengajak kepala daerah di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir.
"Saya mengajak kita semua evaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam dari hulu sampai hilir," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.
Jokowi menilai, Indonesia harus memiliki strategi besar jangka pendek, menengah dan panjang dalam menangani masalah banjir ini.
Ia juga meminta kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik.
"Yang saya tahu sperti masterplan ini sudah ada, tapi implementasi perlu lebih detail lagi kerja sama antara antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota," kata Jokowi.
Ia meyakini jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik, masalah banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini akan teratasi.
"Sekali lagi bahwa Jakarta sebagai ibu kota bukan berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten," imbuhnya.
"Saya harap semuanya bisa kerja sama dengan baik menyelesaikan masalah banjir," lanjut Jokowi.
Menurutnya, tanpa adanya kerja sama antara berbagai pihak, rencana tersebut tidak akan bisa berjalan baik.
Selain itu, nantinya permasalahan di Jakarta dan sekitarnya tersebut tidak akan bisa terselesaikan jika tidak bekerja sama.
"Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesainnya tidak komprehensif dan tidak bisa selesaikan masalah secepat-cepatnya," tambah Jokowi.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hadir pula Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, serta Bupati Bogor Ade Yasin.
Selain itu, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ihsanuddin)